.

Demokrasi dan Investor

2010-06-24T09:17:00.000-07:00

Oleh: Abu Saliwu Chathumhezhi

Demokrasi dalam kontes kekinian merupakan suatu yang tidak terlepas dari wacana politik baik dalam konteks partisispasi maupun tidak, mulai dari yang kaya setengah kaya maupun yang miskin, demokrasi merupakan objek atau topik hangat dalam diskusi.

Bertolak dari makna demokrasi itu sendiri, sadar atau tidak sadar eforia masyarakat terhadap demokrasi bukan merupakan suatu kebetulan atau paksaan tetapi suatu kebulatan akan harapan serta cita cita yang senantiasa bisa terwujudkan dari system demokrasi.

Dalam praktek demokrasi, logika kekuasaan dikedepankan serta mendahulukan konsep konsep politik etis, dalam hal ini kontrak politik., dimana logika kekuasaan termaktub pada label demokrasi yang selanjutnya termanifestasi pada kepentingan sepihak, dan menafikan Kemaslahatan kolektif yang mejadi makna dari demokrasi tersebut.

Hal tersebut senada dengan Nicollo Machiavelli dimana “Politik adalah pertarungan antar manusia untuk mencari kekuasaan. Semua orang pada dasarnya sama, brutal, dan egoisme politik harus mengikuti aturan universal yang sama untuk semua orang. Penguasa yang sukses harus belajar dari sejarah, harus mengamati para pesaingnya, dan mampu memanfaatkan kelemahan mereka.”

Dalam kerangka lebih luas, Logika kekuasaan ini bukan fenomone baru tetapi awal dari munculnya demokrasi, logika kekuasaan sudah termaktub didalamnya dan merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan kata lain sebuah system. Hal ini sama halnya dengan wacana politik tanah air lebih spesifik lagi didaerah kita (kabupaten buton), yang bertujuan untuk melanjutkan apa yang menjadi konsep ideal dari kekuasaan tersebut serta memberikan peluang bagi mereka yang tergabung dalam suatu kelompok .

Realitas

Masyarakat mengharapkan pemilihan pemimpin secara langsung akan berpengaruh positif bagi terciptanya keadaan yang lebih baik. Tetapi, yang muncul justru distorsi antara yang dijanjikan Pemimpin dalam kampanye dan realitas kebijakan publik yang dibuatnya. Lalu, di manakah letak kesalahan demokrasi jika ternyata ia tidak berdampak positif bagi kehidupan rakyat secara umum?

Gelombang demokratisasi di Indonesia sejak runtuhnya rezim Orde Baru harus disyukuri dan perlu terus dijaga kontinuitasnya. Hanya dengan mekanisme demokrasi kesejahteraan sosial ekonomi bisa tersalur secara adil dan merata. Tetapi, harus dipahami, kesejahteraan sosial sangat bergantung pada kebijakan pemerintah. Di situlah titik krusialnya karena demokrasi di Indonesia tak menembus wilayah kebijakan publik yang didominasi para investor yang memiliki wewenang penuh dalam menentukan yang "terbaik" bagi publik. Itu adalah ciri kuat praktik komersialisasi Birokrasi.

Secara epistemologis, Investor mereduksi makna kebijakan publik semata-mata sebagai alat regulasi untuk menyelesaikan masalah sosial melalui penggunaan rasionalitas teknis. Cara pandang instrumentalis tersebut bermasalah karena realitas sosial ekonomi tak dapat sepenuhnya dipahami melalui rasionalitas teknis. Berbagai metode pemecahan masalah yang digunakan pemimpin cenderung mereduksi kompleksitas sosial yang menyelimuti berbagai masalah di masyarakat ke dalam ukuran-ukuran teknis-ekonomis. Realitas tereduksi hasil interpretasi investor itu lalu menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan publik. Akibatnya, berbagai permasalahan nyata di masyarakat tidak terselesaikan karena ada diskrepansi antara realitas dan interpretasi.

Kompleksitas problem dari sebuah system ini mengindikasikan paraktek praktek money politik, dimana tingkat kesejahteraan mengeindikasikan adanya reaksi dari para investor untuk menyumbangkan dananya demi memperlancar kontrak politik yang telah dibangun, dan selanjutnya dana tersebut digunakan oleh sang kandidat untuk memobilisasi masa, dan masyarakat pun dipaksa untuk menjadi pragmatis walaupun keuntungan itu Cuma sesaat saja.

Mitos lain dari Praktek politik di daerah buton ada kecendrungan lain untuk menghapus nilai nilai dari demokrasi itu sendiri, hal ini ditandai dengan ketidak bebasan masyarakat dalam menyuarakan aspirasi terkait isu isu penyimpangan yang ada. Dan kita harus pahami bahwa kebobrokan suatu system atau konsep bukannya hal itu sendiri melainkan, orang yang menjalankan system itu tidak sesuai dengan substansi atau orientasi dari konsep itu sendiri.

Selanjutnya, dalam proses politik didaerah kita yang terkesan membodohi, bukan karena pertarungan para kandidat, antar partai atau kelompok kepentingan melainkan pertarungan para investor dalam melanjutkan kepentingan mereka. Jadi, ada semacam simbiosis mutualisme dalam menjalankan praktek praktek politik.

Menyadari keterbatasan dalam demokratisasi hal pertama yang harus di lakukan untuk menutupi kelemahan serta penyalahgunaan kepemimpinan serta pengetahuan yang pertama, adalah menerapkan pendidikan politik dalam lapisan masyarakat, serta pemahaman tentang demokrasi, diperluas megenai hak hak asasi manusia ataupun melewati dimensi dimensi yang selama ini tidak disentuh langsung oleh demokrasi itu sendiri. Yang kedua adalah pembatasan dari makna demokrasi yang selama ini dipahami sebagai orang yang membebaskan semua individu – individu dalam mempraktekkan demokrasi, dalam artian bahwa harus ada regulasi yang membendung dari interpretasi demokrasi, serta di arahkan pada dimensi dimensi lain berupa sains maupun hal hal yang bersifat edukasi. Dan yang ketiga adalah mengenai kesejahteraan masyarakat, dalam sosiologi politik tingkat kesejahteraan masyarakat bisa mempengaruhi tingkat partisipasi politik maupun tingkat pelanggaran dalam demokratisasi, dan ini menjadi tanggung jawab pemerintah mengenai pembebasan masyrakat dari kemiskinan serta harus ada konsep yang ideal yang berpihak pada rakyat kecil dalam menanggapi problem masyarakat, dan selanjutnya termanifestasi dalam setiap kebijakan kebijakan pemerintah.

Wasilomata Pusat Kebudayaan Mawasangka

2010-05-08T20:22:00.000-07:00

PASARWAJO- Wasilomata menjadi kiblat kebudayaan rumpun Mawasangka. Karena memiliki situs sejarah masa lalu, berupa Beteng Wasilomata yang letaknya tidak terlalu jauh dari perkampungan masyarakat. Apalagi kehidupan masyarakatnya masih kental adat dan kebudayaan masa lalu, sehingga menjadikan daerah tersebut sebagai pusat kebudayaan tiga kecamatan, yakni Mawasangka, Mawasangka Tengah dan Mawaangka Timur. Hal ini diungkapkan Kasubid Bina Budaya Disbudpar Kabupaten Buton, Nasiri SSos.

Menurut Nasiri, Mawasangka merupakan daerah matana sorumbah yang berpusat di Wasilomata. Pasalnya samua perangkat adat masih difungsikan hingga saat ini, seperti parahbela, pangara, bhonto dan wati yang dibantu delapan orang staf.

"Masyarakat rumpun Mawasangka masih sangat kental dengan adat dan budayanya. Fungsi parabhela, pangara, bhonto dan wati masih diterapkan dalam kehidupan adat dan budaya di daerah matana sorumba itu. Namun yang lebih kental di Wasilomata adalah pusat kebudayaan Mawasangka," terangnya.

Perhatian terhadap lembaga atau pelaku adat ini kata Nasiri, pihaknya masih melakukan upaya-upaya untuk memberdayakan para perangkat dan pelaku adat untuk mendapatkan seragam parabhela, pangara, bhonto dan wati. Hal ini dimaksudkan agar para pelaku adat tersebut tampil dengan ciri khas sendiri.

Potensi budaya ini lanjut Nasiri, menjadi perhatian serius dinasnya untuk dilestarikan agar tetap terjaga dari kepunahan. (RADAR BUTON)

Review: Rakyat Talaga "Meladeni" Rezim Imprealisme

2010-05-03T09:17:00.000-07:00

Oleh: Agus Pranata*)

Desa Wulu, Desa Talaga I, Desa Talaga II, Desa Talaga Besar dan Desa Kokoe, lima desa ini merupakan wilayah daratan yang berada di pulau Kobaena, Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Sulawesi tenggara, tiba-tiba menyedot perhatian publik. Sebab untuk kesekian kalinya, warga Talaga yang menolak tawaran ganti-rugi yang tak setimpal kembali "ribut" dengan Pemerintah Daerah (Pemda Buton) dan PT. Arga Morini Indah (PT. AMI), seperti pemberitaan yang banyak ter blow-up di media massa. Perjuangan yang dilancarkan warga dan baru terexpose sejak sebulan lalu ini menuntut ganti-rugi yang layak, yang hingga kini belum menemui titik terang.

Ucapan (solusi) Pemda Buton seperti menyulut lahan kering ditengah warga yang sudah kehilangan mata pencaharian. Tawaran ganti-rugi tanah dan tanaman warga akibat kehadiran penambangan nikel yang hanya dikompensasi dengan pembiayaan raskin dan pembebasan pajak desa selama setahun, ditentang warga. Penegasan ini kembali dilontarkan oleh Pemda Buton dalam "pertemuan akhir" yang digelar di Pasar Rakyat Talaga I, tanggal 19 april 2010 tersebut diclaim untuk mengambil keputusan final terkait pembukaan kembali akses eksploitasi pertambangan nikel yang sudah ditutup oleh warga, berakhir dengan pembubaran.

Dalam pertemuan itu, emosi warga yang sudah lama mendidih dengan pernyataan Bupati, tambah memuncah karena tak diberikan kesempatan bertanya, akhirnya terpantik oleh komentar pak Camat yang mencoba mencupit salah satu Hadist Nabi dan Firman Tuhan. "Hadist Najis (bupati), Ayat Inggris", teriakan pak Imam Desa tersebut meluapi kemarahan massa. Karena tidak puas, bersama-sama warga mengambil sikap untuk wolk out dari pertemuan sambil mengacak-kacau pertemuan tersebut hingga bubar. Tim Pemda yang terdiri dari Bupati Buton, Asisten II, Dinas Pertambangan, Dinas Petanahan, Dinas Kehutanan, Kapolres Bau-Bau, Koramil, Camat Talaga Raya, Kepala Desa di Talaga Raya, Satpo PP, delegasi perusahaan PT AMI, kemudian bergegas balik, saat itu, salahseorang warga menitip pesan kepada bupati sambil berkelakar; "Ujung parang kami pak masih tajam, kalau mau Koja jilid II disini, kalau perlu kami bayar dengan darah segar untuk tanah ini", aksi pengusiran Pemda Buton tersebut dikawali warga hingga pelabuhan keberangkatan.

Sekalipun sudah di ultimate pemerintah bahwa akan ada upaya membuka paksa areal pertambangan pada tanggal 5 Mei 2010 nanti, peringatan itu tak menciutikan iman perlawanan warga. Commitment untuk tidak menghentikan aksi pemboikotan pertambangan yang sudah berlangsung tiga pecan lamanya ini merupakan buah radikalisasi yang kedua (tanggal 8 april 2010), dimana warga tidak bakal lagi menerima "jalan perundingan" yang merugikan, tidak ingin lagi mau dipimpong oleh pemerintah.

Aksi kedua kalinya itu merupakan reaksi dari kelanjutan aksi pertama di bulan april 2009. Satu tahun bagi warga seperti menunggu di padang mahsyar, sebab ganti-rugi yang harusnya diterima untuk menopangi kehidupan sehari-hari tak kunjung datang. Penegasan ganti-rugi yang disetujui oleh pihak pertambangan, malahan dikhianati oleh pemerintah. PT. AMI selalu mengumpat dibalik ketiak pemerintah, tidak pernah lagi memberikan keterangan terbuka kepada warga terkait comitment aksi yang pertama, sementara dengan payung hukum yang ada Pemda Buton mencoba membungkam aktifitas politik, tuntutan warga dianggap tak berdasar (inkonstitusional), karena warga Talaga yang mendiamali tanah tersebut berada di areal Hutan Produksi Terbatas (HPT), sehingga menurut Pemda Buton ganti-rugi itu bukan milik warga, sebaliknya menjadi hak milik Pemerintah.

Tidak terima dengan pernyataan sesat pemerintah, saat ini warga membangun konsolidasi yang lebih besar, membentuk Komite Perjuangan Rakyat (KOMPAK-Talaga Raya), menggandeng elemen mahasiswa local, organ gerakan, dll, yang membuat kebulatan tekad perlawanan warga menjadi mengeras. Bergerak semakin jernih, tidak lagi melihat satu-satunya penghalang adalah Partikelir Asing, tetapi sudah bergandeng tangan dengan rezim lokalnya. Pengalaman perjuangan yang dilancarkan hampir tiga pecan, membuat mata rakyat melihat lebih terang akan siapa "commen anemy" dalam perjuangannya. Dalam kesimpulan KOMPAK-Talaga, metode pemboikotan pertambangan belumlah dirasa cukup, selain warga harus membuat pengakuan formil secara hukum atas hak tanah, mereka juga akan melakukan pressure politik, bagi warga saatnya memukul rezim local yang pro-imprealis.

Dari Penjajahan Ganda

Mayoritas warga Talaga yang berjumlah lebih dari 6500 Kepala Keluarga (KK) menggantungkan nasibnya dari menjala ikan dilaut dan para nelayan ini juga bekerja sebagai petambak rumput laut, ada juga yang menggembur tanah subur untuk keperluan berkebun jambu mete dan mengolahnya dengan cara konfensional atau juga menanami pohon jati, setiap hari warga di Desa Wolu dan warga sekitar memenuhi keperluannya seperti mandi dan menimbah air minum dari sungai Kalimbungu yang jernih, mereka hidup rukun dengan kebudayaan gotong-royong. Meski semua kegiatan produksi masyarakat diolah dengan "tangan telanjang", citarasa kebudayaan masyarakatnya yang sederhana begitu kolektif memegang erat solidaritas mekaniknya (istilah Emile Durkheim), sayang sekali itu kisah doeloe.

Ekspansi kebudayaan modern yang barbar telah membawa teraktor untuk mengeruk isi perut bumi di desa dan mengeksport dalam bentuk mentah. Akibatnya, kerusakan Ekosob dan konflik sudah menanti masa depan warga. Air sungai telah berubah kuning-keruh berlumpur dan membawa begitu banyak limbah penambangan (limbah negative), rembesannya mencemari air laut sehingga kawasan pesisir pantai berubah keruh membuat budidaya tambak rumput laut warga menjadi rusak, didarat terjadi penebangan tanaman warga dan ekspansi plus pencaplokan untuk wilayah penambangan tanpa ganti-rugi, ini tidak lain adalah coraknya kapitalisme primitf yang berinvestasi dengan cara menghancurkan tenaga produktif.

Disis lain, lima desa yang terisolir ini hampir-hampir tak pernah mendapatkan perhatian pemerintah. Kebanyakan dari infrastruktur desa dalam kondisi rusak, baik bangunan sekolah, puskesmas, jalan, begitu minim. Seperti juga desa Lande (Desa yang baru menggulingkan Kepdesnya), warga dilima desa mesti membeli air setengah asin untuk kebutuhan konsumsinya sehari-hari akibat tercemarnya sungai, biaya energi listrik begitu mahal (Rp. 100 ribu/bulan/KK) sebab penyediaan listrik dilakukan dengan cara swada warga untuk penerangan setengah hari saja (dari pukul 18.00 sore hingga pukul 6 pagi). Untuk mengakses kebutuhan hidup masyarakat seharinya, praksis terasa begitu berat, mesti mengocek duit dua kali lebih tinggi dari biaya hidup di perkotaan. Sementara itu ketiadaan lapangan kerja menyebabkan banyak warganya kabur ke Negara Jiran, bekerja sebagai TKI.

Desa ini disulap menjadi gembel, di tanah kebun warga meyisahkan limbah Nikel, puluhan ribu pohon tanaman semuanya sudah hancur untuk selamanya tidak mungkin lagi menjadi sumber hidup hingga waktu kedepan. Perkiraan tanaman yang harus diganti untuk area perkebunan warga didesa Wulu saja berjumlah 19.324 pohon, dengan nilai ganti-rugi yang dipatok perusahaan sebesar Rp 500 ribu per pohon ditaksir mencapai Rp 9.6 milyar. Sedangkan pembebasan lahan berdasarkan peta lokasi IUP PT. AMI seluas 2.871 Ha dengan nilai ganti-rugi sebesar Rp 5000 (untuk pembebeasan tanah jalanan) dan Rp 7.500 per meter tanah (untuk pemebebasan lahan eksploitasi) ditaksir mencapai Rp 2 milyar. Dengan total ganti-rugi yang hanya sebesar 11,6 Milyar tidaklah mampu menanggung ribuan warga (KK) yang sudah menjadi korban, tidak dapat mengganti mata pencaharian warga yang sudah hilang.

Dan sepanjang jalan yang berlubang-lubang hilir truk pengakut membawa gundukan tanah berisi Nikel, ribuan ton-nya ditumpuk dilokasi angkut. PT. AMI yang mengantongi IUP (berdasarkan UU no 4 tahun 2009 tentang Minerba) sudah beroperasi selama 2 tahun lebih. Setiap tahunnya melakukan pengapalan dua hingga tiga kali pengangkutan. Anak cabang Partikelir Asing (PT.AMI) ini melalui perusahaan induk Trans Asia yang diketahui salahseorang pemilik adalah corporate Abraham Mofik, (juga pemilik Club bola Chelsi), itu mengangkut Rp 33,7 trilyun untuk sekali pengapalan, atau keuntungan maksimalnya per tahun mencapai Rp 101,2 trilyun, ini diperoleh karena dalam satu kali pengangkutan mencapai 50.000 ton dimana dalam satu ton tanah bercampur nikel dijual dengan harga US$ 75 dollar (atau Rp 9000). Keuntungan pertahunnya bisa memberi makan pemerintahan Propinsi Sultra, Nur Alam dan rakyatnya selama 100 tahun, atau bisa memberi makan Pemerintahan Daerah Buton, Syafei Kahar dan warganya selama lebih dari 205 tahun. Devident yang bila dimaksimalkan bisa buat rumah sakit modern di desa, universitas desa, pertanian modern, perikanan modern, dan berbagai program social-ekonomi-budaya lainnya.

Hilang sudah kedaulatan dan mata pencaharian yang tersisa sekarang adalah beban ekonomi yang tak lagi dapat dipanggul warga. Penindasan fisik yang pertama ini sudah melempar warga menjadi kaum papa, sebagian mereka (warga) yang terserap menjadi tenaga kerja tidak menikmati upah layak, perusahaan hanya mengupah rendah (misal mereka yang bekerja 20 jam hanya diupah 3 juta rupiah), tanpa ada jaminan social, tanpa serikat pekerja, bekerja sebagai kuli kasar, kebanyakan pekerja baik yang terampil dan unskilled sudah mengeluh.

Warga yang hanya bermodal keberanian seringkali ditakut-takuti dengan pemerintah setempat. Karena mayoritas warga yang tak berijazah sarjana, dan kebanyakan orang tua yang tak bersekolah, menjadi santapan empuk air liur pejabat. Pemerintah memanfaatkan ketidak-pahaman warga melalui berbagai tekanan, intimidasi, pembodohan atas nama undang-undang dan seragam kedinasan menjadi serangkaian "metode bahasa" yang menindas rakyat secara mental. Penindasan ke dua atau penindasan mental ini dilegitimate administratur pemerintah dari level atas hingga bawah.

Walau dihantui ketakutan, dijepit ditengah kepentingan besar korporasi dan rezim inlander yang mengancam, namun derita yang terus mengalir sudah naik keubun, batu penghalang apapun akan dipecahkan. Tanpa pikir panjang, beramai-ramai warga secara spontan menuntut kepada perusahaan dan kemudian kepada pemerintah, dan setiap saat dilakukannya pertemuan, dialog ataupun aksi, warga terus menabung banyak pengalaman dan semakin mudah memahami consensus busuk pemerintah.

Letupan Perlawanan, Macht-nya Rakyat

Dengan mengetuk pintu kekuasaan, para tokoh masyarakat dan tim pemenangan Syafie (tim sukses Pilkada kala itu) yang sudah berjasa menaikkan tahta incumbent saat ini, Syafie Kahar dapat menginsafi bahwa daerah Talaga yang memenangkannya masih merupakan basis constituent loyalisnya hingga kini, telah berharap banyak mendapatkan perhatian besar dari pemerintah dalam penyelesaian kasusnya. Namun harapan itu tertumbuk dengan statement Bupati Buton, Syafie Kahar seperti memeras susu kerbau, tetapi menjualnya sebagai susu sapi, sehingga tawaran yang tak "berkualitas" dari bupati semakin membuat amuk warga.

Koneksi politik tidak lagi dapat diharap, lobby-lobby individual tak bisa lagi diandalkan, para loyer tidak pernah membawa hasil. Rakyat bukan hanya menginsafi dera eksploitasi yang mereka alami, tetapi juga sudah menginsafi keterbatasan-keterbatasan inisiatif dan perjuangan formal semata. Rakyat yang didesak oleh situasi, merasa harus memberikan pressure kepada pemerintah dan perusahaan yang mbalelo.

Aksi gelombang pertama dilancarkan pada hari jum'at 9 april 2009, ribuan warga secara spontan melakukan aksi boikot perusahaan selama dua hari di tempat penambangan yang pada kesimpulannya melahirkan keputusan awal, dimana pihak perusahaan akan membayar ganti rugi tanaman dan tanah warga untuk semua desa yang berada dalam kawasan penambangan. Karena tanpa persiapan yang matang, aksi ini hanya melahirkan komitment moral tanpa ada kampanye dari media massa, tetapi aksi ini sudah membangkitkan kekuatannya (Macht) massa.

Pemdan Buton yang mendengarkan tuntutan tersebut menginisiasi pertemuan dengan warga. Dua kali pertemuan yang dipimpin Asisten II, bersama dinas-dinas terkait, tak pernah melahirkan solusi. Pasalnya pemerintah hanya memperdengarkan ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat, bagi pemerintah warga justru menggunakan lahan tersebut secara illegal karena diatas perkebunan warga beralas hak HTP yang menjadi milik Negara, sedangkan pembelaan-pembelaan ditolak, memang warga kesulitan memberikan pembuktian hukum sebab belum bersertifikat sekalipun sudah mendiami tanah tersebut sejak 50 tahun dan sudah terbentuk desa dan pembagian wilayah sejak tahun 80an Pemda Buton tetap mnolak.

Dalam proses menunggu hasil, warga juga didatangai oleh oknum Miraj dan Sofyan yang keduanya mengaku sebagai pihak pengacara untuk melakukan advokasi sertifikasi tanah, mereka juga menarik duit dari warga sebsar Rp 400 ribu/orang dari 120 orang, namun duit yang terkumpul kurang lebih Rp 480 juta itu dibawah kabur hingga kini. Selain itu warga yang berkebun di Laorano, Desa Wulu diminitai uang sebesar Rp 100 ribu oleh oknum yang mengaku sebagai pihak pertanahan untuk keperluan pengukuran tanah, hasilnya juga sama, dikibuli.

Aksi gelombang kedua, Rabu, 8 april 2010, merupakan aksi lanjutan untuk meminta kepastian ganti-rugi. Namun, saat ini tidak lagi kepada perusahaan PT.AMI, melainkan menuntut kepada Pemda Buton. Diluar dugaan, perhitungan awal warga bersama pihak PT. AMI sebagaimana komitmen aksi pertama hanyalah diatas kertas, pemerintah merubah sepihak perhitungan ganti-rugi dari Rp 7.500 per meter tanah menjadi Rp 1000 per meter tanah tetapi yang akan diganti hanya sebagiannya saja dari keseluruhan area tanah penambangan, merubah biaya kerugian tanaman dari Rp 500 ribu per pohon menjadi Rp 250 ribu per pohon untuk tetapi sebagian tanaman saja.

Tidak terima usul pemerintah membuat ratusan warga melakukan aksi penutupan jalan dan memboikot pelabuhan angkut kapal penambangan di Desa Wulu. Warga merasa aneh, karena tanah yang dikelola oleh mereka sejak tahun 1972, tiba-tiba bersertifikasi HPT, padahal menurut Sahar, perwakilan warga memiliki bukti tanaman sejak lama, juga sudah terbentuk desa definitive, area penambangan yang berada di wilayah Laorano, Kokoe dan Peroroa yang juga berada dalam wilayah Desa Wulu sudah memiliki batas-batas yang jelas sejak tahun 80an.

Kekuranganajaran pemerintah ini sudah kelewat batas, bukan hanya memangkas harga ganti-rugi dan jumlahnya, juga menutup mata terhadap bencana social-ekonomi yang menanti didepan hidung. Dalam "pertemuan akhir", tanggal 19 april 2010 yang di pimpin langsung Bupati, warga yang mengetahui dari pihak perusahaan bahwa uang ganti-rugi telah diserahkan ke Pemda, mempertanyakan hal tersebut; Mengapa uang kami tidak dikasih ? Bupati Buton menjawab; Dana ganti-rugi akan ditukar dengan raskin dan pembebasan pajak (retribusi) desa untuk satu tahun. Ini dilakukan karena daerah yang ditempati warga untuk berkebunan merupakan tanah berstatus Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang sertifikasinya dikeluarkan dinas kehutanan sejak tahun 1990an. Mendengarkan jawaban bupati tersebut, warga langsung wolk out, membubarkan pertemuan dan mengusir balik bupati dan Timnya dari desa, sebab ganti-rugi yang sudah diberikan justru dimakan oleh Pemda Buton.

Sedangkan menurut Rival (DPP-LMND Bau-bau) yang melakukan investigasi pertambangan mengungkapkan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah telah melanggar tugas sebagai fasilitator yang diatur dalam ketentuan UU no 4 tahun 2009 tentang Minerba, yang diatur dalam pasal 135 tentang Hak Atas Tanah yang dijadikan lokasi tambang oleh perusahaan, pasal 145 tentang perlindungan masyarakat yang terkena dampak negative (limbah) akibat pengelolaan tambang, dimana perusahaan pertambangan yang mengeksploitasi ditempat tersebut dipertangungjawabkan secara perdata. Jika dilihat dari ekses kategori pelanggaran PT. AMI sudah jelas mengandung pidana, dengan melakukan penyerobotan tanah, melakukan pengrusakan barang, perbuatan tidak menyenangkan dan sebaginya, bukti yang seharusnya menguatkan posisi pemerintah untuk melakukan renegosiasi dengan pihak perusahaan asing. Berkebalikan dengan hal itu, pemerintah malah bangga setelah mendapatkan recehan pajak dibawah satu milyar rupiah yang sangat kecil, sedangkan imbalan jasa dari ketentuan Comonity Development (Comdev) yang harus ditangung PT. AMI juga hanya sebesar Rp 1000 per ton atau ribuan jiwa yang sudah kehilangan pekerjaan hanya menikmati Rp 50 juta per satukali pengapalan.

Pemerintah dengan atribut kekuasaannya (maschtsvorming) sudah menginjak kepentingan rakyat yang lebih besar telah merasa sanggup melumpuhkan perjuangan rakyat yang sedang berapi berkobar sementara rakyat sendiri sudah siap meladeni alat kekerasan (coersif) apapun yang bakal didatangkan kecuali bila ada consessie yang lebih menguntungkan.

Batu Sandungan

Adu kuat kekuatan antara rezim pro-Imprealis dan rakyat belumlah berkesudahan, pemerintah akan merepresif dengan berbagai macam cara. Kebanyakan pola dalam konflik pertambangan di Sultra diselesaikan pemerintah dengan tipologi ; (1). Bila negosiasi ganti-rugi yang ditawarkan pemerintah ditentang maka akan berlanjut dengan represifitas; (2). Kriminalisasi terhadap warga yang biasanya didahului oleh jeratan factor pidana yang bila kandas akan di pantik dengan politik adu domba. (3). Pemenjaraan tokoh-tokoh masyarakat dan warga yang tujuannya untuk mengisolasi kekuatan politik rakyat. Pemerintah yang bebal tentunya akan mengambil rute tersebut dalam mengamankan Partikelir Asing.

Warga yang sedang dalam perjuangan transisi untuk merealisasikan tujuannya, disandung oleh beberapa hal; (a). Tindakan represif dari struktur pemerintah local buton, sering bersikap bengis kepada tuntutan warga. Seringkali mendapatkan ancaman bila warga melakukan demonstrasi akan dipenjarakan, atau juga akan memenjarakan mereka yang menuntut tetapi tidak memiliki sertifikat. (b). Hal yang sama dilakukan oleh Pak Camat, Kapolsek setempat ataupun Kepdes semuanya bertendensi untuk memecah belah persatuan rakyat, misalnya dengan menjanjikan ganti-rugi bagi Desa Talaga I, tetapi tidak bagi desa lain. Begitu juga dengan individu-individu warga desa yang melalui keluarga atau kerabatat sering diberikan kepastian untuk diganti tetapi tidak bagi warga lainnya. (c). Selain itu, berbagai aksi protes yang sudah melahirkan ketidak percayaan kepada Investor dan Pemerintah, masih dianggap remeh oleh pemerintah.

Untuk mendapatkan titik terang berbagai rapat-rapat warga, konsultasi desa, hearing pemerintah, aksi, boikot, saat ini telah sedikit banyak dipahami sebagai proses pengakumulasian kekuatan rakyat yang lebih besar. Bagi warga, membuat "perang posisi" dengan kekuasaan pemerintah ini dilakukan dalam kerangka menaikkan consessi yang ditawarkan. Semakin hari warga merasakan langsung kesulitan hidup yang bertambah berat dalam mengakses kehidupan sehari-hari, ini mekasa warga menawar lebih tinggi dari tuntutan awal, setidaknya semua sarana social masyarakat di tangung oleh perusahaan, perusahaan juga sudah harus berencana untuk memberikan prioritas bagi pengelolaan ekonomi kecil seperti koperasi serta sarana penangkapan yang lebih baik bagi nelayan termasuk juga sector lainnya seperti yang termuat dalam "Komitmen Kompak-Talaga Raya;Ganti Rugi yang layak; Renegosiasi IUP/KP yang Adil; dan Penghentian Korupsi".

Dengan tetap melancarkan tuntutan politis dan mengkombinasikannya dengan perjuangan formil maka gelombang ketiga akan menetukan bagaimana sikap pemerintah yang ditekan oleh perlawanan rakyat dan seterusnya bagi rakyat dapat kembali mengambil pelajaran dan keuntungan yang paling maju. (Ap).

Akibat Tambang Nikel, Warga Talaga Kekeringan

2010-05-03T09:05:00.000-07:00

BAUBAU-Masyarakat Kecamatan Talaga Raya mulai resah dengan keberadaan Tambang Nikel yang ada di pulau tersebut. Menurut salah seorang warga setempat, Kamaruddin Azali akibat aktifitas dari tambang tersebut tanaman masyarakat rusak dan air mulai kering.

Dikatakan, kalaupun kebun masyarakat agak jauh dari lokasi pertambangan, tapi dapat merasakan imbasnya. Pasalnya setiap mobil angkutan lewat selalu menimbulkan debu, sehingga tanaman petani menjadi keriting daunnya akibat debu tersebut. Bukan hanya itu, tanaman masyarakat juga sudah banyak yang rusak.

Selain itu, lanjut dia air di Talaga juga sudah mulai kering, karena akibat dari tanaman yang sudah rusak. Selama ini Talaga tidak terlalu kesulitan air, tapi setelah rusaknya tanaman masyarakat itu baru terasa mengalami kekurangan air. Karena itu masyarakat khususnya para petani meminta pihak pemerintah untuk memikirkan nasib warga itu.

Mereka tidak mempersoalkan adanya tambang disitu, sebab masyarakat sudah bertemu dengan pihak perusahaan. Pada pertemuan itu, pihak perusahaan bersedia untuk menyelesaikan persoalan petani khususnya dan masyarakat Talaga Raya umumnya. Cuma saja pihak perusahaan masih menunggu restu dari pihak pemerintah.

“Kami hanya minta agar pemerintah dapat memediasi masyarakat untuk bertemu dengan pihak perusahaan. Karena kami juga sudah bertemu dengan pihak perusahaan, mereka mengaku untuk menyelesaikan masalah itu, tapi pihak perusahaan menunggu keputusan dari pemerintah,” jelas Kamaruddin, penuh harap.

Menanggapi hal itu, Camat Talaga Raya, Drs LM Mursal Zubair MSi mengatakan, pihaknya sudah mengambil langkah-langkah penyelesaian terhadap persoalan yang dialami masyarakat Talaga, namun secara bertahap. “Pemerintah juga akan berusaha menyelesaikan soal tanah di areal pertambangan,” paparnya.

Mengenai kerusakan tanaman, kata Mursal, itu tidak sepenuhnya disebabkan dampak dari pertambangan, tapi yang paling berpengaruh terhadap tumbuhan, adanya kemarau panjang. Sama halnya dengan kekurangan air, cetusnya bukan hanya masyarakat Talaga yang kekurangan air, tapi Baubau juga mengalami hal serupa.(Radar Buton)

La Ode Ida: Tidak Ada Masalah

2010-04-27T01:24:00.000-07:00

Buteng dan Busel Masuk Prolegnas

JAKARTA-Tim Pemekaran Buton Selatan (Busel) akhirnya bisa bernapas lega setelah bertemu Wakil Ketua DPD RI, DR La Ode Ida di ruang kerjanya, Senin (19/4). Karena kekhawatiran yang menghantui, ketika grand design ditetapkan Kemdagri maka harapan untuk memekarkan Buteng dan Busel bakal pupus tidak menjadi kenyataan. Soalnya keduanya telah masuk dalam Prolegnas DPR RI 2010.

“Karena sampai saat ini untuk pemekaran Buton Selatan dan Buton Tengah tidak ada masalah, baik di DPR RI maupun di Depdagri. Karena sampai saat ini belum ada isyarat bahwa Buton Selatan dan Buton Tengah jadi atau tidak. Mengenai konsep grand design sepanjang yang saya ketahui belum ada yang ditetapkan, dan ini masih dalam rancangan konsep. Grand design ini hanya berlaku untuk pemekaran provinsi, bukan kabupaten kota. Yang jelas semua persyaratan harus dipenuhi, agar tidak ada lagi alasan Depdagri untuk tidak memekarkannya (Busel dan Buteng, red),” tukas Ida.

Senator Sultra ini mengatakan dimungkinkan Indonesia bisa menambah 15 provinsi lagi. Itu dengan melihat kondisi geografis, bila dibandingkan dengan Thailand.

Kemudian dari 33 usulan pemekaran yang masuk ke DPR RI, dibagi dua kelompok, yakni kelompok 20 dan 13. Buton Selatan dan Buton Tengah masuk kelompok 13. Setelah dilihat kelengkapan persyaratannya, yang memenuhi syarat administrasi hanya empat calon kabupaten baru, Papua Barat, Nias, Buton Selatan dan Buton Tengah.

“Dan yang paling siap untuk mekar adalah Buton Selatan dan Buton Tengah. Jadi kalau menurut saya tinggal menunggu waktu saja, karena mengurus pemekaran ini tidak semudah membalikkan telapak tangan, perlu ada kajian-kajian teknis dari Depdagri,” terang Ida.

Selaku DPD RI, pihaknya menilai Buton Selatan dan Buton Tengah optimis akan terwujud. Dia berargumen keduanya telah mendapat respon dari DPR RI sesuai keputusan Badan Legislasi, memenuhi persyaratan. Baik syarat administrasi, teknis, maupun kewilayahan sesuai PP 78/2008. Bahkan telah dimasukan dalam program legislasi nasional (Prolegnas) DPR RI 2010.

Amatan Koran ini, sebelum mempertanyakan sejauh mana perjalanan proses pemekaran kedua calon kabupaten baru, Buton Selatan dan Buton Tengah, Ketua Tim Pemekaran Busel, H La Ode Darmin SH MSi, memperkenalkan semua anggota Tim Pemekaran Busel ke Wakil Ketua DPD RI, satu-persatu. Setelah usai perkenalan, Darmin menyampaikan bahwa kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Buton Selatan.

Karena selama ini, Tim Pemekaran Busel dinilai masyarakat Busel tidak bekerja untuk menyampaikan aspirasi mereka. Apalagi masyarakat sangat mendambakan pemekaran, sehingga masyarakat rela membiayai keberangkatan mereka ke Jakarta.

Buktinya dalam Tim tersebut setiap kecamatan terwakili, Kecamatan Batauga (Hasmin Ilimi SSos), Siompu (La Hijira SH), Siompu Barat (Ir LA Manan), Kadatua (Kaimuddin SAg), Sampolawa (La Ode Alirman SH), Lapandewa (Drs La Siambo), Batuatas (Drs H Majene Saputra).

Tokoh masyarakat (Tomas) daratan Drs La Ode Mane Oba, Tomas Kepulauan, Pomili Womal SPd, tokoh pemuda La Ode Abdul Rajab SE, Birokrat Drs H Lutfi Hasmar SSos MSc, Staf Sekab La Ode Aswad SSos MSi bersama Drs Munsir. (HARIAN RADAR BUTON)

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI, GANJAR PRANOWO : CALON KABUPATEN BUTON TENGAH DAN BUTON SELATAN, SERTA CALON PROVINSI BUTON RAYA, MASUK SKALA PRIORITAS

2010-04-27T01:14:00.000-07:00

20 RUU tentang pemekaran wilayah saat ini ada di tangan presiden, 13 RUU sedang dalam persiapan pembahasan, dan 17 RUU masih antre di Komisi II DPR.

Setelah menempuh perjalanan laut sekitar 4 jam dengan kapal cepat NV. Sagori Ekspress dari Pelabuhan Kendari, rombongan Komisi II DPR RI tiba di Pelabuhan Wamengkoli, dilanjutkan dengan perjalanan darat sekitar setengah jam, sepanjang perjalanan rombongan disambut antusias masyarakat dan anak sekolah yang sudah menunggu di pinggir jalan yang dilewati rombongan. Tepat pukul 11.29 WITA, iring-iringan rombongan yang dipandu PJR Polres Bau-Bau tiba di Lombe, Kecamatan Gu, Buton Tengah tempat acara berlangsung. Rombongan disambut dengan “Tari Mangaru”, tarian yang biasa dilakukan untuk menyambut tamu besar yang datang, dilanjutkan dengan penyematan sarung khas Buton oleh pasangan muda-mudi pilihan.
Ribuan masyarakat yang menunggu sejak pagi, memenuhi tenda yang sudah disiapkan di halaman Kantor Kecamatan Gu, bahkan tidak tertampung hingga meluap sampai menutup jalan raya poros Lombe-Waara dan poros Lombe-Talondana.
Bupati Buton, LM. Sjafei Kahar dalam sambutannya mengatakan, proses perjuangan pemekaran Buton Tengah, Buton Selatan, dan Buton Raya sejak DPR periode 2004-2009, dan telah mengalami empat tahapan pemenuhan dokumen yang diperlukan. Berkasnya sudah mengalami harmonisasi dan sinkronisasi Badan Legislasi hingga penetapan risalah pembahasan di dewan. “Namun karena pada tahun 2009 ada Pemilu, dan pada akhir September 2009, masa tugas DPR periode 2004-2009 berakhir, maka pembahasan pemekaran tertunda. Mudah-mudahan anggota Komisi II DPR yang baru dapat segera melanjutkan pembahasan pemekaran yang telah menjadi aspirasi dan harapan masyarakat dan pemerintah daerah”.Ujar Sjafei Kahar.Sjafei menambahkan, Buton Tengah dan Selatan dilihat dari aspek geografisnya sudah layak untuk dimekarkan, infrastruktur pemerintahan dan akses jalan menuju kedua wilayah tersebut juga sudah disiapkan.
Wakil Ketua DPRD Buton, Saleh Ganiru mewakili seluruh masyarakat Buton Tengah, dalam pernyataan sikapnya menegaskan dukungan terhadap terbentuknya Kabupaten Buton Tengah dan Selatan, Serta yang tergabung dalam calon provinsi Buton Raya menjadi daerah otonom dalam bingkai NKRI.

Calon Kabupaten Buton Selatan
Di kecamatan Batauga Buton Selatan, rombongan Komisi II DPR juga disambut meriah dengan tarian tradisional dan pengalungan kain tenun khas Buton. Pada kesempatan tersebut dibacakan pernyataan sikap masyarakat Buton Selatan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Buton, Aliadin, Spd., yang intinya meminta kepada Komisi II DPR untuk segera mengesahkan pemekaran wilayah mereka.
Ketua tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI/ Ganjar Pranowo pada kesempatan bertatap muka dengan masyarakat kedua wilayah tersebut mengatakan, Saat ini ada 20 RUU tentang pemekaran wilayah yang berada di tangan presiden, tinggal menunggu Peraturan Presiden (Perpres) untuk memulai pembahasan di DPR. 13 RUU sedang dalam pembahasan di Komisi II, dan 17 lagi masih antre. Calon kabupaten Buton Tengah dan Selatan, serta calon provinsi Buton Raya termasuk yang 13 RUU yang menjadi prioritas pembahasan tahun 2010 ini. “Sebenarnya ketiganya sudah pada tahap harmonisasi dan sinkronisasi pada tahun 2009, tetapi karena ada Pemilu dan masa kerja DPR 2004-2009 berakhir pada bulan September, ketiga calon pemekaran ini tertunda”, ujar anggota fraksi PDI Perjuangan ini. “DPR tidak mengenal warisan RUU, jadi semua harus dimulai dari nol lagi. Paket 20 mudah-mudahan Januari sudah akan dibahas, penetapannya dilakukan dengan satu tarikan nafas, paket 13 menyusul kemudian. Ibarat (maaf) seorang ibu yang sedang hamil tua, paket 13 ini tetap akan kita lahirkan mudah-mudahan di tahun 2010 nanti”. Ganjar menambahkan, komisi II DPR akan segera membentuk tim kecil untuk melakukan verifikasi dan peng-update-an data terhadap ke-3 calon daerah pemekaran ini. (Rn)

Pemekeran Buton Raya Dilist Kembali

2010-04-27T01:09:00.000-07:00

HARIAN RADAR BUTON
Rabu, 10 Mar 2010, | 6

JAKARTA-Rapat terbatas Tim Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah DPR yang diketuai Gandjar Pranowo (PDI-P) pertengahan Januari lalu telah me-list ulang daerah-daerah otonom yang bakal dilanjutkan pemekarannya. Kabutpaten Buton Tengah (Buteng), Buton Selatan (Busel), dan Provinsi Buton Raya inklud di dalamnya.

Hal itu dikatakan, Wakil Ketua DPD, La Ode Ida melalui Staf Ahlinya, La Ode Abdul Wahab. Dikatakan, sementara, La Ode Ida dalam diskusi Focus Group Discussion (FGD) Menata Ulang Daerah Otonom Baru yang digelar Balitbang Pusat Litbang Otda Kemdagri di Hotel Mercure Jakarta, Senin (8/3), La Ode Ida membawa isu pemekaran Busel, Buteng dan Buton Raya.

Dalam diskusi tersebut, La Ode Ida menegaskan, pihaknya di DPD tetap konsisten memperjuangkan aspirasi masyarakat yang menginginkan pemekaran, termasuk Buton Raya. “Saya sudah berdiskusi lama dengan Pak Sumarsono di Bangkok 27 Pebruari 2010 lalu dan sebelumnya dengan Pak Dirjen Otda Saut Situmorang di berbagai kesempatan agar pemekaran Buton Raya menjadi fokus Kemdagri,” ujar senator asal Sultra ini.

Laode Ida juga menggambarkan sulitnya pelayanan birokrasi di beberapa wilayah Buton karena rentang kendali yang melampaui batas administrasi wilayah daerah otonom lain, karenanya pemekaran Buton menjadi jalan keluar.

Dia juga sedikit menyesalkan pernyataan Mendagri Gamawan Fauzi yang berencana menerapkan kebijakan penggabungan daerah otonom sementara Grand Design-nya belum dibuat dan belum ada contoh best practices penggambungan daerah. Menurutnya, harusnya Gamawan mengujicoba ide itu di kampungnya, Sumatera Barat dulu, sebelum di daerah lain jika benar-benar akan dilakukan.

Menurutnya penggambungan daerah sebagaimana disampaikan, Gemawan Fauzi sangat tidak mungkin dilakukan. Karena selain akan memicu gejolak sosial, resistensi para elit yang sulit dipersuasi, juga sulitnya mengubah kebiasaan masyarakat yang sudah diorganisir batas administrasi dengan pelayanan yang sudah berlangsung. Ditambah lagi belum ada rencana induk pengelolaan daerah di Indonesia yang berjalan secara alamiah.

Sependapat dengan La Ode Ida, Tri Ratnawati menganggap kebijakan penggabungan daerah belum sepenuhnya tepat dilakukan. Dia menilai belum pas menggabungkan daerah, karena alasan yang dibuat pemerintah hanya mendasarkannya pada hasil evaluasi pemerintah yang syarat angka-angka kuantitatif.

Semestinya, tambahnya pemerintah perlu mempertimbangkan aspek-aspek yang lebih luas, baik politik, sosial, geografis, sumber daya alam, dan lainnya termasuk pentingnya mempertimbangkan manajamen modern pengelolaan daerah. Untuk itu, Ratnawati mengusulkan agar dibentuk komisi independen pemekaran daerah untuk mengkaji lebih akademis proyeksi otonomi daerah di Indonesia di masa datang.

Sementara, Sumarsono mengaku pihaknya saat ini telah menyempurnakan grand design (desain besar, red) penataan daerah yang berlaku sampai 2025. Design tersebut mencakup empat model yakni, penerapan model daerah persiapan, penataan ulang daerah otonom, penataan daerah yang bersifat khusus, dan kebijakan keuangan dan jumlah ideal daerah otonom. Secara sepihak, Sumarsono berharap perlu mekanisme satu pintu dalam pengusulan pemekaran daerah melalui pemerintah.

Genius Umar, Pakar Pemerintahan Daerah dan Kebijakan Publik dari IPDN yang menjadi salah satu pembahas FGD, menilai mekanisme keuangan negara sekarang ini hanya memberikan anggaran kepada daerah otonom. Sehingga untuk membiayai pembangunan, salah satu cara yang paling utama adalah melalui pemekaran. Dengan pemekaran, maka daerah akan mudah dan secara otomatis mendapatkan DAU, DAK dan dana-dana sektoral dan sumber dana lainnya. Karena bagi daerah yang jauh dari ibukota yang fasilitas infrastruktur tidak memadai, maka pemekaran merupakan solusi.(din)

DPR RI Umumkan Pemekaran Buteng

2009-09-29T23:31:00.001-07:00

PASARWAJO—Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah merampungkan Undang-Undang (UU) pemekaran Buton Selatan (Busel) dan Buton Tengah (Buteng). Hal ini, terungkap pada rapat dipimpin Ketua DPR RI Agung Laksono, dihadiri Baleg, Bupati Buton Sjafei Kahar, dan anggota DPRD Buton.

Atas rampungnya UU pemekaran dua daerah otonom itu, Agung Laksono menjadwalkan akan mengumumkannya pada paripurna DPR RI yang digelar hari ini. ‘’Saya akan umumkan rampungnya UU pemekaran Buteng dan Busel tersebut pada paripurna DPR RI hari ini,’’ kata Agung Laksono, seperti dikutip Hasmin Ilimi, anggota DPRD Buton melalui telepon selularnya, tadi malam.

Agung menilai, pemekaran Busel dan Buteng telah memenuhi unsur-unsur, seperti syarat administrasi, syarat tehnis dan syarat fisik kewilayahan. ‘’Karenanya, Baleg DPR RI telah melahirkan UU-nya,’’ katanya.

Namun jika belum dirampungkan DPR RI yang akan berakhir masa jabatannya dalam waktu dekat ini, paling tidak akan menjadikan memori bagi anggota DPR RI yang baru untuk ditindaklanjuti. Menurut Ketua DPR RI Agung Laksono, setelah ditetapkan UU-nya, tidak ada alasan pihak pemerintah untuk menghalang-halangi pemekaran Buteng dan Busel.

Apalagi Rancangan Undang-Undang (RUU) telah rampung, dan segera diusulkan ke Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk dimintakan Amanat Presiden (Ampres), bersamaan dengan 20 RUU pemekaran daerah lain, (sebelumnya ditolak dan diusulkan kembali setelah dilantiknya Presiden dan Wapres yang baru). Hal itu dikatakan langsung Ketua DPR RI, Agung Laksono yang dikutip anggota DPRD Buton Afrul Salim saat tatap muka di ruang kerjanya oleh anggota DPRD Buton dan tokoh masyarakat Buteng dan Busel, Senin (28/9).

Hasil pertemuan selama 20 menit itu, tambahnya, memberikan harapan besar bagi masyarakat, khusunya yang berdomisili di Buteng dan Busel. Alasannya, dengan pemekaran tentu dapat mempercepat akselerasi pembangunan, memperpendek rentang kendali, mendekatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat daerah tersebut dapat terwujud dengan cepat.

Olehnya itu, dia secara pribadi dan kelembagaan sangat berterimakasih pada Bupati Buton Sjafei Kahar telah berjuang maksimal untuk memekar dua daerah otonom itu. Pasalnya, untuk mencapainya butuh pengorbanan, baik waktu maupun tenaga yang tidak sedikit. Dan Sjafei telah membuktikannya. “Alhamdulillah perjuangan Bupati Buton Sjafei Kahar selama ini perlahan bakal menuai hasil. Dan kita juga sangat bergembira,” ungkap Afrul.

Walaupun tampak senang dengan hasil itu, namun dia juga berharap pada masyarakat untuk turut mendoakannya. Sebab, proses ini bukan hanya dengan usaha saja, namun perlu dibarengi doa semua elemen masyarakat.

Hal senada diungkapkan Ketua Komisi A DPRD Buton, Muhammad Zariun, SH Dia menambahkan, dipertemuan itu Agung Laksono berjanji, besok (hari ini, red) di DPR RI akan diselenggarakan sidang paripurna untuk menetapkan RUU Buteng, Busel bersama dua RUU Kabupaten Konawe Kepulauan yang akan mekar dari Konawe, Provinsi Sultra, dan RUU Provinsi Kapuas Raya, Kalimantan Barat.(Radar Buton)

Dua Calon Kabupaten Baru Ditandatangani Hari Ini

2009-09-29T23:27:00.000-07:00

PASARWAJO- Persetujuan DPR RI perihal pemekaran Kabupaten Buton Tengah (Buteng) dan Buton Selatan (Busel) tinggal selangkah lagi. Surat Ketua DPR RI, Agung Laksono tentang persetujuan pemekaran tersebut dipastikan akan ditandatangani hari ini (28/9).

Demikian diungkapkan staf ahli Wakil Ketua DPD RI, DR La Ode Abdul Wahab, melalui telepon selulernya semalam. Menurut Abdul Wahab, rangkuman hasil pertemuan antara Ketua DPR RI, Agung Laksono dan Wakil Ketua DPD RI, Laode Ida Jumat (25/9) lalu sekitar pukul 24.00 WIB di Hotel Sahid Jakarta. ”Menjawab permintaan Laode Ida, agar surat ketua DPR segera diterbitkan, Agung Laksono sedikit “terkejut” karena dirinya baru mengetahui jika surat persetujuan Badan Legislasi (Baleg) DPR tentang Buteng dan Busel telah berada di meja Ketua DPR. Spontan Agung Laksono memerintahkan ajudannya untuk menyiapkan surat persetujuan Ketua DPR dimaksud untuk nantinya ditandatangani olehnya,” jelas Abdul Wahab.

Sekedar diketahui, jika surat Ketua DPR RI diterbitkan, maka tahapan berikutnya, Buteng dan Busel akan dibahas di Komisi II DPR. Setelah disetujui Komisi II, Lanjut Wahab, maka akan dimintakan persetujuan Ketua DPR RI untuk selanjutnya dimintakan Ampres. ”Namun, warga Buton Raya perlu bersabar mengingat pembahasan Buteng dan Busel akan dilakukan oleh DPR periode 2009-2014. Hal ini seperti dijelaskan Agung Laksono bahwa saat ini pihaknya dan akan diteruskan oleh DPR periode 2009-2014 telah dan akan membahas hampir sekitar 40 daerah baru yang terbagi dalam tiga bagian,” jelasnya lagi.

Abdul Wahab, menguraikan, kelompok pertama, daerah yang telah disiapkan RUU-nya, tinggal menunggu Amanat Presiden (Ampres). Jika telah disetujui presiden (Ampres, red), selanjutnya akan dibahas di rapat paripurna antara DPR dan pemerintah menjadi UU. Sementara kelompok kedua, lanjut Abdul Wahab, daerah yang sudah disetujui Badan Legislasi (Baleg) DPR menunggu persetujuan pimpinan DPR, selanjutnya akan dibahas di Komisi II dan persiapkan RUU-nya, lalu akan dimintakan Ampres. Dan kelompok ketiga, daerah yang masih harus melengkapi persyaratan administrasinya agar dapat dibahas di Baleg, kemudian masuk tahapan berikutnya.

Dia menambahkan, setelah menyimak penjelasan Agung Laksono, Laode Ida yang juga tokoh pemekaran Buton Raya berharap banyak kepada Agung Laksono agar Ketua DPR yang tinggal beberapa hari mengakhiri masa baktinya itu dapat memenuhi aspirasi dan harapan masyarakat Buton Raya. Dalam pertemuan yang berlangsung cukup akrab dan santai itu, Laode Ida didampingi Caleg terpilih DPR RI dapil Sultra Waode Nurhayati. Turut serta di dalamnya Staf Ahli Wakil Ketua DPD Laode Abdul Wahab dan Rudi Hamid bersama rombongan panitia pemekaran kedua calon kabupaten, Lahibu Tuwu, LM Darmin, Steldin, Aswad, Ilyas Abibu, Maiynu, dan Lutfi Hasmar. (Radar Buton)

OPINI PEMEKARAN DAERAH: AMBISI ELIT ATAU KEBUTUHAN RAKYAT

2009-09-18T07:53:00.001-07:00

Oleh :
Wendra Yunaldi, SH, MH
Pengajar Hukum Tata Negara (HTN) dan Staff Ahli DPD RI

Mencermati fenomena pemekaran wilayah di Indonesia pasca pemerintahan Orde Baru hingga memasuki pemerintahan sekarang tampaknya cukup menarik untuk ditelaah secara mendalam. Secara teoritik, harus diakui bahwa kebijakan pemerintaha untuk memekarkan beberapa daerah di Indonesia telah menambah angka permasalahan baru terutama dalam proses penyusunan Undang undang dan sistem ketatanegaran kita saat ini. Kebijakan untuk melakukan pemekaran daerah memang harus dilihat dalam perspektif multidimensional. Di satu sisi persoalan pemekaran daerah merupakan suatu tuntutan masyarakat yang merasa daerahnya dieksplorasi, dan dieksploitasi pusat secara berlebihan. Pada sisi lain, pemekaran daerah tidak dimaknai sebagai upaya peningkatan kapasitas, dan kapabilitas aparatur pemerintah daerah, namun, justru sebaliknya.

Isu pemekaran politik daerah selalu disertai dengan isu-isu seputar reformasi, demokratisasi, HAM dan keadilan sosial. Hal ini tentu amat mudah untuk dimengerti karena ketidakadilan kebijakan pembangunan pemerintah pusat telah menempatkan wacana politik kontemporer berupa transformasi pembangunan berorientasikan nilai-nilai keadilan yang berpihak kepada masyarakat.

Pemekaran daerah di beberapa wilayah di Indonesia akhir-akhir ini harus diakui sebagian besar lebih bernuansa politik selain disebabkan pertikaian elit, yang mungkin kalah dalam pilkada atau hanya sekedar keinginan memperbanyak jabatan politik yang ingin diraih. Hal ini paling tidak bisa terlihat dari hasil jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas (11/2), terlihat hanya 33,4 persen yang berpendapat bahwa pemekaran akan menguntungkan masyarakat,

Sekedar menoleh kebelakang, isu pemekaran wilayah terutama di tingkat Provinsi bukan merupakan isu baru. Mantan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (PUOD) Departemen Dalam Negeri, Sumitro Maskun, pernah melontarkan ide pemekaran provinsi di Indonesia dari 27 provinsi menjadi 45. dalam pespektif Sumitro, idealnya satu provinsi memiliki empat atau lima kabupaten. Ini berarti pemekaran provinsi harus diikuti dengan penciutan jumlah Daerah Tingkat (Dati) II yang tidak potensial. Pemekaran wilayah itu sendiri didasarkan pada pertimbangan pertumbuhan populasi, optimalisasi sumber daya di daerah serta efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan. Dari titik tolak seperti itu, Sumitro berpendapat bahwa Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Irian Jaya bisa dimekarkan menjadi masing-masing tiga provinsi; Riau, Sumatera Selatan, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi dua provinsi. Pemekaran bisa pula dikembangkan untuk Jawa Barat menjadi tiga provinsi, Jawa tengah menjadi tiga, Jawa Timur menjadi empat atau lima provinsi.

Secara teoritik dengan mempertimbangkan berbagai persyaratan, sejumlah daerah bisa dikembangkan. Di sisi lain, undang-undang juga memungkinkan pemekaran. Masalahnya sekarang apakah pemekaran itu menguntungkan atau tidak bagi daerah bersangkutan? Jika menguntungkan, maka pemerintah dituntut untuk melakukan pemekaran.

Departemen Dalam Negeri dalam evaluasinya menyebutkan 104 daerah (lima provinsi dan 97 kabupaten) pemekaran yang terjadi dari tahun 2000 sampai 2004, sekitar 76 di antaranya masih bermasalah. Berbagai macam masalah yang timbul, dari mulai aset daerah induk yang belum diserahkan ke daerah pemekaran sampai letak ibu kota yang masih belum pasti. Penjelasan pada awal 2005 dari Depdagri, beberapa persoalan yang muncul diantaranya, ada 87,71 persen daerah induk belum menyelesaikan P3D (Pembiayaan, Personil, Peralatan, dan Dokumen). Kemudian, 79 persen daerah otonomi baru belum memiliki batas wilayah yang jelas. Selanjutnya, 89,48 persen daerah induk belum memberikan dukungan dana kepada daerah otonomi baru. Kemudian, 84,2 persen pegawai negeri sipil (PNS) sulit dipindahkan dari daerah induk ke daerah pemekaran.

Data pembanding adalah hasil kajian Litbang Kompas terhadap potensi kemandirian 24 daerah kabupaten dan kota yang dimekarkan pada periode 2000-2001 menunjukkan hampir seluruhnya (88 persen) kondisi daerah hasil pemekaran berada di bawah level daerah lain dalam provinsi itu. Secara rata-rata, kondisinya di bawah standar penilaian kemampuan menghidupi diri dan menjalankan roda pembangunan. Wilayah kota yang baru mekar pun, meski potensi ekonominya kuat, ternyata menyimpan masalah dalam birokrasi. Jumlah PNS yang terlalu sedikit dan belum terampil sebagai pelayan publik menjadi kendala bagi kota itu (Kompas, 24 Mei 2006).

Presiden SBY-pun dalam Pidatonya di hadapan Sidang Paripurna DPD RI 2006 lalu menyatakan bahwa, sejak Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 diberlakukan sampai dengan berlakunya Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 telah148 daerah hasil pemekaran (tujuh provinsi dan 114 kabupaten serta 27 kota). Angka yang fantastis untuk penambahan wilayah baru di negara kepulauan Indonesia. Seakan-akan pemerintah dikejar target untuk membentuk daerah-daerah baru. Pada akhir tahun 2007 tercatat sudah 179 daerah baru terbentuk yang terdiri 7 Propinsi, 31 Kota dan 141 Kabupaten, sungguh angka yang sangat fantastis dalam rangka pembentukan daerah baru tanpa grand design yang jelas. Artinya sejak tahun 2004 sampai akhir 2007 sudah ada penambahan 4 kota dan 27 Kabupaten dalam kurun waktu 3 tahun tersebut, Anehnya walau Depdagri sudah menyatakan hamper 80% daerah hasil pemekaran tidak mampu berjalan sendiri dan baik, nyatanya pada tahun 2008 ini, DPR bersama pemerintah kembali membahas beberapa daerah baru yang kembali siap untuk dimekarkan setidaknya ada 12 RUU pemekaran daerah yang sudah siap dibahas. Walau seingat penulis, Presiden dihadapan Sidang Paripurna Khusus DPD RI 2006 dan 2007,menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap pemekaran daerah dan melakukan penghentian sementara (moratorium pemekaran), namun anehnya pemekaran tetaplah berjalan tanpa ada kerangka yang jelas.

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, sebagai revisi PP terdahulu yang sudah menghasilkan 179 daerah baru, juga masih belum bisa menjawab dan memberikan gambaran tentang kerangka ideal jumlah daerah di Indonesia. Kesepakatan yang diambil oleh DPD RI bersama DPD RI pada awal tahun 2008 ini, yang akan mengevaluasi dan menghentikan pemekaran daerah untuk sementara waktu, jika dilaksankan secara baik dan dilanjutkan dengan regulasi pemekaran yang jelas dan tegas, maka untuk sementara waktu pemekaran daerah dapat dihentikan. Paling tidak sampai evaluasi pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 yang berisi tentang pedoman evaluasi pemerintahan daerah yang diterbitkan pada tanggal 4 Februari 2008, selesai dilaksanakan. Berdasarkan evaluasi nanti tersebutlah maka barulah dibuat sebuah grand design jumlah daerah yang idela untuk kontek Indonesia hari ini dan kedepan.

Pada tataran normatif, kebijakan pemekaran daerah seharusnya ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Namun, yang terjadi, kepentingan politik sering lebih dominan dalam berbagai proses pemekaran daerah itu. Bahkan, proses pemekaran daerah tak jarang menjadi bisnis politik dan uang. Akibatnya, pelulusan daerah pemekaran sering diwarnai indikasi adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kepentingan substantif peningkatan pelayanan masyarakat, efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, dan dukungan terhadap pembangunan ekonomi pun mempunyai potensi besar untuk tidak diindahkan. Pertanyaannya adalah apakah pemekaran daerah baik di tingkat propinsi mapun kabupaten dan kota untuk memberikan pelayan yang optimal pada masyarakat? Atau justru pemekaran daerah dilakukan hanya sekedar merespon aksi politik dari elit-elit tertentu?

Perrtanyaan ini muncul karena sering disinyalir bahwa muncul tuntutan pemekaran muncul karena tidak terakomodir beberapa kepentingan elit daerah dalam kekuasaan didaerah, baik tersingkir dari birokrasi atau karena kalah dalam Pilkada. Efek yang harus ditanggung dari pemekaran yang tidak berorientasi kepentingan rakyat, jelas sangat merugikan rakyat secara nyata. Paling tidak dilihat dari dana perimbangan kedaerah sebesar Rp. 220,1 triliun atau sepertiga dari belanja negara 2006. Artinya dari segi keuangan negara munculnya pemekaran daerah cukup membebani APBN, yang pada akhirnya penutupan kekurangan APBN kembali harus dibayar rakyat dengan berbagai macam pajak atau pengurangan subsidi terhadap kebutuhan tertentu. Walaupun dihitung dari uang yang beredar didaerah maka jumlah tersebut sangat menguntungkan daerah, namun sayangnya dana yang diluncurkan pusat kedaerah pemekaran tidak secara otomatis dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena dana tersebut lebih banyak terserap untuk belanja rutin pegawai dan pejabat daerah daripada belanja public.

Berdasarkan kondisi objektif diatas maka harus ada upaya serius dari pemerintah pusat untuk melakukan reevaluasi kembali secara total terhadap kondisi riil daerah-daerah yang mau dan akan dimekarkan. Tanpa perhitungan yang matang maka secara otomatis proses pemekaran daerah akan terus menambah beban bagi pemerintah daerah terutama yang baru dimekarkan. Sekaligus akan menambah angka penderitaan rakyat setempat. Hal ini penting dilakukan oleh pemerintah pusat sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial dan ekonomi dari daerah-daerah lain terutama yang memiliki SDA yang tinggi. Dalam konteks itu, maka idealnya, pemekaran sebuah wilayah bertujuan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Kenyataannya, pemekaran daerah berkembang menjadi pemekaran masalah. Bahkan pemekaran semakin jauh dari menyejahterakan masyarakat.

Revitalisasi Pemekaran Daerah

Di masa mendatang, kebijakan pemerintah tentang pemekaran daerah harus didasari dengan kriteria-kriteria yang komprehensif. Melahirkan kebijakan yang tidak berdasarkan kepada study kelayakan yang matang dan kepatutan baik ditinjau dari sisi geografis, maupun struktur ekonomi, dan sosial budaya pada daerah yang mau dimekarkan maka tidak saja menimbulkan persoalan baru tetapi akan mendorong kecenderungan politik separatis daerah lain untuk memekarkan daerah yang tidak berdasarkan kehendak rakyat mayoritas. Artinya, kebijakan tentang pemekaran daerah harus melalui proses pertimbangan yang matang sehingga tidak terkesan ada yang untung dan ada yang rugi.

Apabila diteliti secara cermat daerah hasil pemekaran saat ini, maka hampir sebagian besar daerah-daerah yang dimekarkan tidak memenuhi standar UU Tentang Pemerintahan Daerah No. 32 Tahun 2004. Proses pemekaran daerah lebih disebabkan kuatnya tuntutan rakyat daerah juga sebagai argumentasi pemerintah dalam melaksanakan amanat reformasi. Padahal banyak daerah yang apabila dilihat secara objektif belum masuk kategori untuk dimekarkan. Persayaratan teknis, fisik, dan administrasi daerah yang belum mampu untuk menjalankan pemerintahan juga masih menjadi hambatan fundamental. Dengan logika konstitusional tersebut, maka bisa ditarik benang merah dari pemekaran daerah di Indonesia. Pemerintah tidak seharusnya tergesa-gesa mengambil kebijakan meskipun arus wacana pemekaran daerah terus digulirkan oleh para politisi daerah.

Berdasarkan hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonedia (LIPI) mengungangkapkan tentang pemekaran daerah telah berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Secara logika, pemekaran daerah seharusnya menjadi solusi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi, kecemburuan sosial masyarakat. Artinya, dengan pemekaran daerah maka penignkatan kesejahteraan daerah baik yang lama maupun yang baru. Manfaat pemekaran daerah ternyata meminjam logika Wijaya selaku peneliti LIPI, dengan menghitung trend struktur perekonomian di empat provinsi lama dan baru serta empat provinsi lain sebagai pembanding. Alhasil, aktivitas ekonomi daerah cenderung menurun atau perlambatan kegiatan ekonomi masyarakat bahkan kondisi ketenagakerjaan pasca pemekaran lebih buruk daripada sebelum pemekaran. Hal ini terjadi karena ada dugaan kuat kalau pemekaran wilayah tidak lebih dari sekedar memenuhi segelintir elit politik.

Dalam konteks ini, LIPI menyarankan pemerintah agar menghentikan pemekaran daerah. Karena kenyataan di Indonesia tidak seperti di Eropa. Di mana provinsi-provinsi yang ada justru digabungkan sehingga lebih efektif dan efisien sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Hal ini tentu menjadi tantangan daerah pemekaran untuk menunjukkan bahwa upaya pemekaran wilayah betul-betul didasari oleh niat dan semangat untuk kesejahteraan rakyat daerah. Pemerintah pusat harus merespon pemekaran daerah sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daerah. Bukan pemekaran dilakukan karena mendapat tekanan politik maupun vested interest dari segelintir elit tertentu yang jelas-jelas mementingkan kepentingan kekuasaan sementara. Maka solusi cerdas untuk mengatasi tuntutan pemekaran daerah secara konstruktif dan komprehensif adalah pemerintah harus mengkaji dan menghitung ulang kebijakan yang ada sekarang. Pemekaran daerah tanpa memperhitungkan berbagai dimensi kekuatan politik maupun ekonomi seperti APBN/APBD maka akan sangat berimplikasi kepada destabilisasi ekonomi. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan ada kecenderungan melahirkan koruptor-koruptor baru di tingkat daerah. Desentralisasi yang tidak diawasi secara komprehensif maka akan menghasilkan ‘hantu-hantu politik lokal’ yang justru akan menyengsarahkan rakyat daerah. Persoalan keungan daerah menjadi sangat sensitif untuk di realisasikan

Revitalisasi sistem dan prosedur, mekanisme mengenai pemekaran daerah perlu dilakukan pemerintah guna menghindari upaya-upaya diluar konstitusional untuk melakukan pemekaran daerah. “Ke depan calon daerah yang ingin dimekarkan harus lebih siap dan mampu menyelenggarakan roda pemerintahan”. Yang perlu menjadi prirotas pemerintah dalam jangka pendek ini adalah membahas implementasi otonomi daerah yang berkaitan dengan pemekaran daerah baik dalam tataran penyerahan kewenangan pusat ke daerah maupun koordinasi antara pusat dan daerah.

Beberapa gagasan dan tawaran menjawab persoalan euphoria pemekaran daerah ada saat ini menurut penulis diantaranya :

1. Mekanisme pengajuan pemekaran daerah melalui DPOD harus kembali dilakukan pembenahan secara komprehensif, baik system maupun personal DPOD. Kapan perlu DPOD anggotanya tidak lagi dijabat secara ex officio (secara langsung) oleh para menteri terkait, tapi oleh orang-orang dari berbagai multidipliner keilmuan yang mampu mengkaji secara baik dan analisa yang mendalam terhadap usulan pemekaran yang diusulkan daerah.

2. Pintu masuk pemekaran hanya satu pintu saja, tidak seperti selama ini tiga pintu, yaitu pemerintah, DPR RI dan DPD RI, akibatnya terjadi “hitung-hitungan” politik terhadap daerah yng akan dimekarkan tanpa memikirkan kelayakan daerah tersebut

3. Terhadap syarat study kelayakan sebuah daerah yang diusulkan harus betul-betul memenuhi peraturan perundangan yang ada, dan jika studi kelayakan tersebut dibuat secara manipulatif, maka perlu diambil tindakan hokum tegas untuk memberikan pembelajaran hokum, karena pemberian data manipulatif tersebut bisa dikategorikan pembohongan publik dan penipuan.

4. Kedepan terhadap daerah yang akan dimekarkan, didalam RUU Pembentukan daerah tersebut pada harus dibuat sebuah klausula, bahwa jika dalam kurun waktu tertentu ( baiknya 5 tahun) daerah tersebut belum bisa mandiri maka daerah tersebut dikembalikan kedaerah induknya. Tujuannya adalah agar usulan pemekaran daerah betul-betul dilakukan dengan baik berdasarkan kepentingan masyarakat daerah sehingga tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari.

5. Penulis cendrung lebih sepakat untuk pemekaran daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan pelayanan publik, maka karena pelayanan public terendah itu ada Desa/Kelurahan, maka penulis lebih mendorong pemekaran tersebut hanya pada tingkat desa/kelurahan saja, kalaupun paling tinggi hanya pemekaran kecamatan, karena organ pemerintahan tersebutlah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat

Akhirnya jika memang pilihan akhir pemekaran daerah harus dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat dan peningkatan public, harus tetap dilakukan, maka pemerintah terlebih dahulu harus membuat grand design jumlah ideal daerah Indonesia kedepan, karma jelas kita tidak ingin pemekaran dilakukan seperti orang makan, kapan lapar maka langsung makan, tapi pemekaran daerah harus dilakukan dengan cermat, tepat dan sesuai tujuannya.[]

Usai Lebaran, Buteng Busel Paripurna

2009-09-18T06:59:00.000-07:00

BAUBAU- Perjuangan pemekaran Buton Selatan (Busel) dan Buton Tengah (Buteng) kini tinggal selangkah lagi. Direncakan kedua daerah bagian dari Kabupaten Buton tersebut pasca lebaran Idul Firti akan diparipurnakan di DPR RI.

Bupati Buton, Sjafei Kahar mengatakan demikian usai melaksanakan pemilihan ketua DPRD Buton sementara, kemarin di Sekretariat DPD II Kabupaten Buton di Baubau. Dikatakan untuk Busel dan Busel sudah dilakukan harmonisasi di Badan Legislatif (Baleg). Dalam harmonisasi tersebut semua anggota Dewan setuju, kedua deraha itu dimekarkan. Sehingga Dewan sudah mengagendakan untuk memparipurnakan kedua kabupaten baru tersebut usai lebaran nanti.

“Ada kabar gembira untuk kita semua, saat ini Busel dan Buteng sudah disetujui di Baleg,” ungkap ketua DPD II Golkar Buton itu. Karena itu dia membuka peluang pada kader golkar yang senior untuk maju pada pemilihan kepala daerah kedua daerah baru tersebut.

Ditempat terpisah, Ketua Pemekaran Buton Selatan (Busel), H Darmin SH MSi menyatakan, saat ini utusan Bupati Buton yang ditugaskan untuk mengawal pemekaran Buten dan Busel sudah di Jakarta. Dari situ dapat diperoleh informasi, pembahasan Buteng dan Busel dilakukan sejak tanggal 14-16/9, kemarin, karena sebelum dimajukan harus di paripurnakan dulu oleh DPR.

Menurutnya, pemekaran Buteng dan Busel membawa konsekuensi seperti halnya Bombana, Wakatobi dan Baubau. Dia menambahkan pemekaran daerah Busel dan Buteng saat ini, dikawal utusan Bupati Buton agar di dukung penuh seluruh masyarakat dengan pola poangka-angkataka (Saling mendukung). Pasalnya tanpa ada persatuan Buton Raya akan sulit terbentuk. (Radar Buton)

Warga tak Perlu Pikul Air Lagi, Usaha Budidaya Agar-agar Bergeliat

2009-07-29T07:36:00.000-07:00

Program Coremap II Buton dan Warga Bungi

SETELAH melewati jalan berbatu tak beraspal puluhan kilo meter jaraknya dari Kecamatan Lakudo, di Ujung Timur Desa Bungi Lasori terdapat sumur umum tempat warga setempat mencuci dan mandi. Di tepi jalan itu, terdapat papan kecil bercat hitam bertuliskan Coremap II Kabupaten Buton, Kecamatan Mawasangka Timur.

Yuhandri Hardiman

DARI ujung jalan, tampak anak kecil dan ayahnya sedang mandi di tepi sumur. Jumat siang itu pukul 11.50 Wita, keadaan sumur tak begitu ramai, sebentar lagi Shalat Jumat akan digelar. Jalan masuk ke tepi sumur terlihat licin terbuat dari semen berlebar 2 meter, panjang kira-kira 100 meter.

Warga setempat menyebut jalan menuju sumur Koemawa itu terealisasi atas bantuan dana blockgrant dari Coremap II Buton senilai Rp 50 juta. Masyarakat benar-benar terbantu, tak perlu lagi memikul jerigen berisi air. Sebab warga bisa membawa gerobak berisi puluhan jerigen untuk diisi air.

Memasuki ruas jalan Desa Bungi Lasori, di kiri-kanan jalan dijejer agar-agar (baca: rumput laut) yang sedang dikeringkan di bawah terik matahari. Lamboeya kakek tua berusia 80 tahun itu baru saja datang dari laut. Dia adalah salah satu warga yang mendapat bantuan dana Seed Fund dari Coremap II Buton.

Kakek bercelana puntung itu sebagai salah satu kelompok usaha budidaya agar-agar. Di kelompok mereka, kelompok dua sudah mendapat bantuan perlengkapan budidaya agar-agar berupa tali, bambu, pisau. Di bangku panjang di beranda rumah panggung miliknya, berulang-ulang Lamboeya menghaturkan rasa syukurnya atas program Coremap II Kabupaten Buton yang telah membantu permodalan padanya.

Aku mengungkit sumur di ujung kampung. Kakek itu juga menjelaskan padaku jika sumur itu dulu jalannya berbatu. Kini sudah disemen yang dananya berasal dari bantuan Coremap II Buton. Kini sang kakek itu dengan mudah bisa mandi dan mengambil air di sumur itu, sebab akses jalannya telah mulus dan licin.

"Kalau di sini tidak kenal musim," kata sang kakek dengan bahasa Indonesia terbata-bata bercampur bahasa daerah. Hanya sedikit yang kupahami dari perkataan kakek ayah dari empat anak itu. Dia terus berceloteh, warga dari Wanci, Binongko, dan Batauga datang membeli bibit agar-agar di Bungi Lasori. Gumpalan tali agar-agar berserahkan di lantai rumahnya, satu tali panjang 6 depa untuk 200 ikat bibit agar-agar. Penghasilannya cukup lumayan untuk menopang hidupnya.

Di tepi pantai sebelah barat, sejumlah ibu rumah tangga sedang mengikat bibit agar-agar. Kelompok ini pun sudah mendapat bantuan dari dana seedfund Coremap II Buton, berupa bambu, tali, patok, dan pondok tempat pengeringan agar-agar. Pondok tempat pengeringan agar-agar tersebut terdapat 5 unit, semuanya untuk warga. "Itu pondoknya di tepi tebing," kata salah seorang ibu sambil menunjuk ke salah satu pondok yang kayunya masih serba baru sambil menjatuhkan bibit yang telah terikat di tali ke dalam laut. Pondok itu kira-kira berukuran 4x6 meter berbentuk rumah panggung.

Sejumlah ibu-ibu itu bekerja penuh semangat, mereka tidak perlu susah mencari pinjaman ke rentenir untuk memulai usaha budidaya agar-agar. Coremap II Buton menyediakan dana Seed fund yang dikelola Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Setiap anggota LKM bisa meminjam Rp 2,5 juta dengan bunga 1,2 persen. Warga Bungi kini menjadi manja dan senang meminjam uang di LKM bentukan Coremap II Buton, sebab tidak perlu membawa barang jaminan dan agunan untuk meminjam uang, syaratnya punya usaha dan KTP. "Itu saja syaratnya," kata Motivator Desa Bungi, Saharudin, didampingi Safarudin, Wamaiya, dan Lasamuni.

Saharudin sejak tahun 2005 sudah membudidayakan agar-agar. Namun perkembangan usahanya selama dua tahun tidak memperlihatkan tanda-tanda kemajuan. Dia kesulitan modal usaha, belum lagi gangguan racun dan bius yang bisa mematikan agar-agarnya. Di tahun 2007 Coremap II Buton masuk ke Mawasangka Timur, masyarakat kini paham dan mayoritas sudah menghargai alam dan ekosistem laut sebagai anugerah Yang Maha Kuasa untuk dijaga dan dilestarikan untuk kesejahteraan manusia. Sejak saat itu juga dia menjadi salah satu peminjam dana seed fund. Dia bersyukur kini usaha agar-agarnya mengalami kemajuan pesat dan mampu menghidupi anak istrinya.(Radar Buton)

Bom tak Terdengar Lagi, Kini Ekosistem Laut Hidup

2009-07-29T07:31:00.000-07:00

Coremap II Buton Berbasis Masyarakat

MAWASANGKA-Desa Bungi Lasori, Kecamatan Mawasangka Timur, mayoritas penduduknya bermatapencaharian petani agar-agar (baca: rumput laut). Sebelum program Coral Reef Management Program (Coremap II) Buton masuk, perkembangan usaha petani agar-agar sangat lambat dan tak menjanjikan.

Kades Bungi, La Samuni, mengaku aktivitas usaha agar-agar kini bergeliat. Warganya memanfaatkan semua program Coremap II Buton yang menurutnya sangat dekat dengan kepentingan hidup masyarakat. Satu per satu dia menyebut item program Coremap II Buton, diantaranya Alternative Income Generation (AIG) yakni dana bagi pengusaha desa yang berperan sebagai pengumpul hasil olahan rumput laut, dana seedfun berupa dana bergulir yang dikelola Lembaga Keuangan Mikro (LKM), blockgrant yang realisasi pembangunannya untuk merenovasi fasilitas kebutuhan mendasar warga pesisir, dan pondok informasi yang disebutnya sebagai tempat pertemuan warga dan sebagai pusat informasi/koordinasi Motivator Desa (MD), Lembaga Pemberdayaan Sumberdaya Terumbu Karang (LPSTK) dan masyarakat desa dengan Coremap II Buton.

“Syukur Alhamdulillah, dengan adanya Coremap II Buton, masyarakat begitu partisipatif. Dan juga programnya Alhamdulillah sampai hari ini seperti AIG, Seedfun, blockgrant sangat membantu usaha dan kepentingan masyarakat kami,” ujar La Samuni sambil tersenyum lirih ketika ditemui di kediamannya, Jumat (24/7). Dengan adanya pengumpul tingkat desa, petani agar-agar tak perlu repot lagi menjual rumput lautnya di kota.

Sebelum program-program Coremap II Buton berbasis masyarakat itu masuk ke Desa Bungi Lasori, segala aktivitas masyarakat serba terbatas. Akses vital menuju sumur umum koemawa di ujung Desa Bungi agak jauh dan berbatu. Kini telah bersemen mulus sepanjang 100 meter lengkap dengan lantai tempat mencuci, masyarakat pun rajin memanfaatkan sumur tersebut karena tidak memikul jeriken lagi. Semua jenis kendaraan termasuk gerobak pun bisa masuk hingga ke sumur untuk mengangkut air. Panen petani agar-agar sebelumnya juga sangat rendah dari segi penghasilan. Tiga bulan terakhir ini, penghasilan agar-agar khusus Desa Bungi meningkat. “Karena saya juga sebagai AIG yang mengumpul hasil agar-agar itu, April lalu yang saya kumpul sebanyak 4, 177 ton. Bulan Juli ini saya mengumpul 5 ton lebih. Tapi pengumpul bukan hanya saya tapi banyak,” tambah La Samuni lagi.

MD Saharudin yang didampingi MD perempuan Wa Maiya, menjelaskan program Coremap II Buton besar manfaatnya bagi warga Bungi. Misalnya Daerah Perlindungan Laut (DPL) di Teluk Lasori yang dibentuk tahun 2007 berukuran 100x150 m sebagai tempat berkembang-biaknya ikan dan biota laut lainnya (baca: terumbu karang). Sebelum ada DPL, lanjut Saharudin, masyarakat penangkap dan pencari ikan kerap menggunakan penangkap ikan yang tidak ramah lingkungan (baca: bom dan bius) bahkan bunyi ledakan bom bisa mencapai hingga enam kali sehari. Jika memancing dengan alat seadanya, jumlah tangkapan sangat sedikit.

Kini laut Bungi yang berada di teluk itu tak lagi tercemar dan tak ada lagi bunyi ledakan bom. “Masih ada juga kadang-kadang sekali. Tapi kalau di DPL, sekarang terumbu karangnya sudah tumbuh,” ujarnya dalam kondisi basah usai mengurus rumput lautnya. Menurut Saharudin, hasil tangkapan ikan masyarakat sangat banyak setelah DPL dibentuk. Berbagai jenis ikan yang ukurannya bervariasi sangat mudah terpancing, ikan karang ukuran 6 kg yang selama ini tidak pernah ada, kini ada dan banyak.

Bendahara LKM Desa Bungi, Safarudin, menjelaskan program simpan-pinjam mengalami peningkatan. Kini banyak petani rumput laut, sebab ada kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh modal usaha dengan meminjam di LKM. Pinjaman tertinggi kepada petani agar-agar Rp 2,5 juta. Masyarakat yang ingin memperoleh dana segar, akan disurvei oleh LKM, LPSTK, dan MD. Jika usahanya diakui layak, maka dana akan dikucurkan tanpa agunan dengan bunga yang sangat ringan 1,2 persen untuk operasional. Keinginan masyarakat untuk meminjam modal usaha sangat banyak, terbukti kini anggota LKM mencapai 30 dari yang sebelumnya hanya 20 orang. Dana bergulir tersebut tak putus-putusnya dipinjam warga secara bergantian sampai-sampai uang kas kosong. Namun warga mengembalikan uang jasa/modal dan bunga sangat disiplin, sehingga setiap bulan uang kas akan terisi lagi. Uang kas yang dari Bank Dunia difasilitasi Coremap II Buton itu, kini berjumlah Rp 60 juta lebih dari Rp 50 juta yang dikelola sejak Februari 2009.

Beberapa petani agar-agar, merasakan manfaat bantuan bagi mereka dalam membudidayakan agar-agar. Lamboeya (80) mengaku terbantu, akses menuju sumur kini mudah. Selain itu dia juga mendapat bantuan bambu, tali, pisau, dan uang untuk beli bibit. “Sedikit lagi kita sudah mau dapat uangnya untuk beli bibit,” kata anggota kelompok 2 pimpinan Nuzullah ini. Hal senada juga diungkapkan kelompok usaha bersama. Kelompok yang dipimpin Sanusi itu memperlihatkan pondok tempat pengeringan agar-agar yang difasilitasi Coremap II Buton.

Kades Bungi mengaku kini tidak ada kendala bagi petani agar-agar di desanya selain penyakit ice-ice. Dia berharap pada Coremap II Buton ke depan agar melibatkan Desa Wantopi karena satu laut dan hanya 1,5 km jaraknya dengan Desa Bungi. Lantas dia menghimbau kepada masyarakatnya untuk menjaga laut dengan sebaik-baiknya.

Ketua PPK Coremap II Buton, Abdul Rahim, menjelaskan tahun ini ada penguatan untuk menjembatani suntikan program di tingkat desa. Termasuk village blockgrant, total yang telah disalurkan senilai Rp 43 miliar ke semua desa binaan. Sedangkan keberadaan DPL di desa binaan Coremap II Buton merupakan suatu keharusan untuk menjaga 10 persen karang dan ekosistem laut. Sebab jika DPL tidak ada, Coremap II Buton tidak punya akses untuk menjaga terumbu karang sebagai tempata berkembang-biaknya ikan.(yhd)

Kepala UPTD Diknas Mawasangka Diserahterimakan

2009-07-29T07:24:00.000-07:00

PASARWAJO-Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kecamatan Mawasangka diserahterimakan. Serah terima tersebut dilangsungkan di Aula Serba Guna Kecamatan Mawasangka, Sabtu (25/5).

Pergantian Kepala UPTD Diknas Mawasangka ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima dari Kepala UPTD lama, Baharuddin Buraera SPd kepada Sahiruddin SPd. Baharuddin Aburaera akan menduduki jabatan baru sebagai Ketua Pendiri USB SMKN 1 Mawasangka atau Kepsek SMKN 1 Mawasangka. Sementara Sahiruddin sebelumnya, staf pengajar SMAN Mawasangka. Serah terima itu disaksikan semua Kepsek dari TK hingga SMA se-Kecamatan Mawasangka.

“Pergantian adalah hal yang wajar. Sebab jika ada jabatan yang lowong, maka jabatan tersebut harus diisi. Selain itu, mutasi jabatan juga dimaksudkan sebagai upaya penyegaran dalam lingkup kerja unit tertentu,” jelas Kasubid Humas, Alimudin Matu SPd, mengutip sambutan Camat Mawasangka, Asruddin SSos MSi pada acara serah terima Kepala UPTD Diknas Mawasangka.

Asruddin juga mengharapkan agar kepala UPTD yang dilantik itu semakin meningkatkan disiplin dan etos kerja, serta mampu memberikan pelayanan pendidikan yang efektif dan efisien kepada masyarakat. Dengan demikian kualitas dan mutu pendidikan di Kecamatan Mawasangka akan semakin meningkat.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Buton, Drs La Ode Anwar Amiri MSi memaparkan sebagai pimpinan diperlukan semangat, mental, dan kesadaran yang tinggi dalam mengabdi. “Sebagai seorang pemimpin di lingkup sekolah maka idealnya para kepala sekolah dan kepala UPTD harus menguasai dan mengamalkan teori-teori kepemimpinan yang biasa disebut Emaslim (Education, manajer, administrator, supervisor, leader, innovator, motivator),” kata Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Buton, Drs La Ode Anwar Amiri MSi di hadapan para Kepsek se-Mawasangka pada acara serah terima Kepala UPTD Diknas Kecamatan Mawasangka.

Menurut Anwar education berarti kepsek sebagai pendidik, yang mampu memberikan pengajaran. Sebagai manajer, kepsek juga harus mampu memenej sekolah yang dipimpinya. “Kepsek juga harus memahami guru yang ada di unit kerjanya. Sebagai leader kepsek harus mampu membuat terobosan pemikiran, serta kemampuan mengelolah sekolah. Disamping itu juga, tentu membutuhkan kemampuan memimpin, membangkitkan motivasi bawahan, serta kemampuan membangun team kerja yang solid dan padu untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di negeri ini,” papar Anwar.(Radar Buton)

KUA Lakudo Wakili Sultra ke Pusat

2009-07-09T12:23:00.000-07:00

PASARWAJO—RADAR BUTON-Berdasarkan hasil seleksi tim Depag pusat pada lomba penilaian Kantor Urusan Agama (KUA) teladan tingkat nasional, Senin (6/7), KUA Kecamatan Lakudo unggul dari KUA kecamatan lain yang ada di Sultra, sehingga KUA Lakudo diputuskan mewakili Sultra ke pusat.

Kepala KUA Kecamatan Lakudo, Muchtar SAg mengatakan, dalam lomba itu Yang dinilai antara lain pelayanan administrasi, isi kantor, kebersihan halaman, dan hubungan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. ”Yang wakili Sultra Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakudo, itu hasil seleksi tingkat provinsi senin (6/7), yang dinilai, yaitu pelayanan administrasi, isi kantor, kebersihan halaman, hubungan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, termasuk ilmu kopentensi di KUA,” kata Muchtar.

Kata dia tim penilai yang menilai lomba itu dari Depag pusat, seperti dari Dirjen Dinas Islam, Biro Organisasi dan Tatalaksana sekretariat Depag, untuk melakukan penilaian lapangan pada KUA teladan tingkat provinsi di 33 provinsi.

"Visi misi, SDM, dan lainnya. Intinya untuk menilai kinerja kepala KUA dalam melakukan pelayanan pada masyarakat, khususnya agama Islam. Lomba tersebut dilakukan, karena pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan pelayanan prima," katanya lagi.

Lanjut Muchtar, hasil penilaian akan dipilih KUA yang terbaik di tingkat provinsi. Kandidat 10 besar kepala KUA teladan akan diundang 17 Agustus di istana negara untuk ramah-tamah dan diterima menteri agama dan 15 Agustus diundang di DPR RI untuk menerima hadiah, berupa uang tunai dan piagam.

Kata dia, kegiatan ini bisa dibilang kegiatan kenegaraan yang dilaksanakan setiap tahun, dan prestasi ini akan dipertahankan.

Adapun tim dari Depag pusat itu, yakni Kasubag Pengembangan Organisasi Bagian Pembinaan Kelembagaan Biro Organisasi dan Tatalaksana Setjen Depag, dan Almujadilah selaku pegawai pada Biro Organisasi dan Tatalaksana Depag, serta Kasi Kemitraan Umat Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Sultra.(rin)

Buteng dan Busel Mulai Diproses

2009-07-04T09:56:00.000-07:00

Buton Raya Dipending

BAUBAU-Radar Buton. Usulan pemekaran Provinsi Buton Raya, Kabupaten Buton Tengah (Buteng) dan Buton Selatan (Busel), telah diplenokan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Informasi tersebut, datang dari Bupati Buton, LM Sjafei Kahar, yang disampaikan kepada Badan Infokom Kabupaten Buton, kemarin.

"Keberadaan kita di Jakarta ini, mencek kembali perkembangan Buton Raya, Buteng dan Busel," ujar Sjafei, singkat. Dijelaskan, usulan pembentukan empat provinsi termasuk Buton Raya masih dipending, namun bukan berarti di tolak, tapi belum dibahas.
Meski begitu, proses pemekaran kabupaten/kota sudah disepakati, termasuk Buteng dan Busel. Diprosesnya Buteng dan Busel, lanjut Sjafei, merupakan kabar gembira bagi masyarakat Buton Raya, karena merupakan salah satu langkah untuk lebih mempermudah pemekaran Provinsi Buton Raya, sebab cakupan wilayahnya terpenuhi.

Menurut Sjafei, Badan Legislasi masih menyelesaikan pembahasan RUU-nya. Jika selesai, selanjutnya akan disampaikan ke pimpinan DPR RI untuk diparipurnakan lalu diusul ke pemerintah alias presiden. Sjafei belum bisa memastikan kapan realisasinya. Namun dia berharap sebelum Oktober sudah paripurna dan diusul ke pemerintah.

Sjafei juga menitip pesan kepada seluruh elemen masyarakat Buton Raya, lebih khusus Buteng dan Busel untuk bersama-sama (baca: bersatu) mendorong pembentukan provinsi. Karena menurutnya, langkah awalnya harus mekarkan kabupaten, baru menyusul provinsi. Dia lantas menyinggung debat Capres di salah satu media elektronik yang menurutnya ada signal pemekaran provinsi, namun ke depan akan lebih ketat.

"Mumpung ini masih sedikit longgar, kepada semua elemen masyarakat bersatu dulu. Jangan dulu ada yang berpikir jadi gubernur dan bupati, karena pembentukan daerahnya dulu yang kita harapkan," kata Sjafei sambil tertawa.(yhd)

Hikmah Sentiment

2009-06-25T11:28:00.000-07:00

Oleh; Pedro Dacozta

Berbahagialah mereka yang mampu mengebiri ke-egoisannya pada urutan yang kesekian setelah rasionalitas dalam merampungkan ide untuk sebuah keputusan yang akan diambilnya. Kita sebagai manusia memiliki satu kesamaan yang niscaya ada dalam diri kita yaitu ke-egoisan. Yang selalu mencengkram kehidupan kita di setiap detik dari waktu yang terus menerus mengalir. Terkadang tanpa mengenal batas-batas kewajaran, ke-egoisan tersebut termanifestasi. Membuat individu lain di sekeliling kita menjadi bingung untuk memahami kita. Ya, individu-individu di sekeliling kita—yang karena keegoisan tersebut—selalu dipandang sebagai musuh yang membahayakan eksistensi kita, terus berusaha untuk memberikan kita ruang gerak yang luas untuk berekspresi. Bukan karena kita dinilai lebih rendah tapi karena rasa keinginan yang besar untuk saling memahami di atas landasan cinta dan kebersamaan.

Himpunan Mahasiswa (HIMA) GULAMASTA adalah organisasi yang dibangun di atas sentimen primordialisme. Sentiment yang oleh beberapa “pakar” ditafsirkan sebagai suatu sentiment yang cukup rapuh dan rentan perpecahan. Tidak saja karena primordialisme tersebut sangat particular, tetapi juga karena tidak pernah ada parameter baku untuk mengukurnya. Dalam hal ini HIMA GULAMASTA merupakan sebuah kesatuan yang utuh dan terdiri dari beberapa wilayah kecamatan. Namun lebih jauh kita bisa melihat bahwa di atas sentiment Gulamasta tersebut juga terdapat sentiment Kecamatan dalam wilayah Gulamasta. Sebutlah misalnya sentiman Mawasangka ataupun sentiment Lakudo.

Sentiment kecamatan inilah yang menguasai kita hari ini. Namun harus diakui pula bahwa diluar sentiment kecamatan itu ternyata muncul pula sentiment pribadi. Menurut beberapa orang, sentiment terakhir inilah yang menjadi biang kerok stagnasi HIMA GULAMASTA. Sungguh di luar dugaan, problem pribadi yang semestinya dikubur dalam-dalam bila dihadapkan pada kepentingan organisasi, justru menjadi patron untuk merealisasikan tanggung jawab keorganisasian. Sangat ironis karena beberapa kebenaran telah menjadi kebohongan. Sebaliknya, kebohongan telah menjadi kebenaran karena sentiment pribadi ini. Akhirnya, kehidupan kebersamaan yang secara kasatmata cukup romantic, ternyata terbangun di atas fondasi asumsi dan kecurigaan.

Sesungguhnya jika pendewasaan terus menerus menjadi komitmen, tidaklah salah jika kecurigaan-kecurigaan tersebut ada. Artinya bahwa dalam kehidupan ini sangatlah wajar jika kita harus mencurigai orang lain. Namun bukankah semestinya kita harus mampu membuktikan apakah kecurigaan kita tersebut benar? Inilah yang menurutku sebuah pendewasaan, mengakui kesalahan dan kejumudan kita.

Benarlah adigium yang mengatakan bahwa segala kenyataan pasti ada hikmahnya. Kondisi Hima Gulamasta yang “mati suri” karena menjadi bulan-bulanan kritikan oleh penggagasnya sendiri adalah refleksi ketidakpuasan yang tidak dibarengi kesadaran akan proses dialektik. Kita lupa bahwa kemanusiaan kita mengajarkan bahwa “kecintaan terhadap sesuatu tidak semestinya melahirkan kebencian terhadap sesuatu yang lain”.

Kita tidak akan mampu menjadi orang Gulamasta sebelum lulus menjadi orang di kecamatan kita masing-masing. Saya (misalnya sebagai orang Talaga) tidak bisa menjadi orang Gulamasta sebelum lulus menjadi orang Talaga itu sendiri. (#)

SMK Informatika Komputer Hadir Di Buton

2009-06-23T11:55:00.000-07:00

GULAMASTA— Satu lagi jenjang pendidikan dibangun di Buton, yakni SMK yang spesifikasinya lebih dititik beratkan pada informatika komputer, di Desa Lalibo, Kecamatan Mawasangka Tengah (Masteng). Hal ini di ungkapkan Kades Lalibo, Kamaluddin Kambea SPd melalui Kabid Humas Infokom Buton, Alimuddin Matu SPd.

Menurutnya, SMK tersebut merupakan peralihan SMA Swasta Masteng yang didirikan tahun 2005, sekolah tersebut dikelolah melalui swadaya masyarakat Mawasangka Tengah. Dan sekolah itu telah memiliki dua lokal RKB, serta tanah hibah seluas dua hektar.

“Untuk urusan lahan yang akan diperuntukan pada SMK ini telah rampung, bahkan masyarakat disini sangat antusias dalam menyambut penegerian ini. Dan ini juga merupakan keinginan masyarakat di Masteng. Ketika SMA Lakorua dinegerikan, warga juga meminta untuk menegerikan SMA Masteng, Karena hal itu tidak memungkinkan, maka SMA Masteng dialihkan menjadi SMK,” ungkap Alimuddin Matu.

Kata Alma sapaan akrab Alimuddi Matu, dengan adanya sekolah itu, Kades Lalibo yakin dapat menarik perhatian warga di sekitar Masteng, seperti Lakudo, Gu, Mawasangka Timur dan Mawasangka, Sebab SMK akan menawarkan kurikulum yang berbeda dengan SMK lainnya yang ada di kawasan buton raya.

Sementara itu, Kadis Diknas Buton, Drs La Ode Anwar Amiri MSi mengatakan, dengan hadirnya SMKN tersebut, paling tidak akan menjawab kebutuhan masyarakat Masteng, akan kebutuhan teknologi informatika dan komputer. “Ini juga merupakan suatu tantangan, namun semua itu akan dikembangkan, sebab saat ini Diknas kabupaten telah menerapkan tiga pilar kebijakan pokok. Kebijakan tersebut yakni pertama, pemerataan dan perluasan akses pendidikan, kedua, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, ketiga Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan public,” kata Anwar.

Pemerataan pendidikan, kata Anwar, semua sarana pendidikan di daerah ini telah ada. Bahkan semua kecamatan di Kabupaten Buton telah memiliki SMA, serta perbaikan gedung sekolah telah rampung 85 persen. “Selain itu, dalam menyukseskan tiga pilar utama itu, Diknas telah melakukan pelatihan-pelatihan bagi guru di semua jenjang pendidikan, baik MGMP bagi Sekolah menengah, maupun KKG bagi guru pra sekolah dan SD. Guru-guru juga dikirim pada ajang-ajang pelatihan yang diadakan instans-instansi terkait di semua level, baik regional, maupun nasional,” katanya lagi.

Lebih lanjut Anwar mengatakan, tenaga pendidik yang ada di buton didorong untuk memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S1) atau DIV. dan guru ditekankan harus professional, menguasai kompotensi paedagogik, professional, sosial dan memiliki kepribadian, juga memiliki sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan nasional.

Dia juga menambahkan, sertifikasi guru merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu dan kesejahteraan guru, serta berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran. Dengan terlaksanannya sertifikasi guru diharapkan akan berdampak meningkatnya mutu pembelajaran dan untuk pendidikan secara berkelanjutan.(Radar Buton)

Enam Proyek di Masteng Diresmikan

2009-06-22T11:31:00.000-07:00

PASARWAJO, Kendari Ekspres--Bupati Buton, Ir HLM Sjafei Kahar kembali melakukan peresmian sejumlah proyek di Kecamatan Mawasangka Tengah (Masteng). Proyek tersebut berupa 4 unit sekolah baru yakni SMA di Desa Lakorua, SMK di Lalibo, SMP Satu Atap di Desa Watorumbe dan SD di Desa Gundu-Gundu. Semua sekolah tersebut dialihkan statusnya menjadi sekolah negeri.

Selain itu, Bupati Buton Ir H LM Sjafei Kahar yang didampingi, Kadis Diknas Kabupaten Buton Drs La Ode Anwar Amiri M Si dan sejumlah Kepala SKPD lingkup Pemkab Buton juga meresmikan Kantor Camat dan Rujab Masteng Sabtu (13/6).Peresemian gedung dan penegerian keempat sekolah tersebut dilakukan secara simbolis yang dipusatkan di SMA Negeri 1 Mawasangka Tengah. SMA Negeri 1 Masteng merupakan persalihan dari SMA Swasta Lakarua, Sedangkan SMK Negeri 1 Masteng peralihan status dari SMA Swasta Masteng.

Bupati Buton Ir H LM Sjafei Kahar melalui kepala Badan Infokom, Arsip, PDE dan Perpustakaan Kabupaten Buton Drs La Halimu mengatakan dengan beralihnya status SMA dan SMK akan meringankan beban masyarakat dalam memperoleh haknya di bidang pendidikan. “Dengan beralihnya SMA swasta menjadi SMA dan SMK negeri akan meringankan beban masyarakat. Sebab sekolah itu akan dibaiayai langsung oleh pemerintah,” kata La Halimu menirukan statemen Bupati Buton, Sjafei Kahar.

La Halimu mengharapkan agar masyarakat Masteng dapat mempergunakan dan memelihara sarana pendidikan tersebut sebaik-baiknya. Apalagi, sekarang ini Pemkab Buton sedang menggalakkan pembangunan sekolah di seluruh pelosok Kabupaten Buton. Sebab ketika Buton memekarkan wilayahnya, hanya memiliki 3 SMA negeri dan tak satupun SMK yang ada. Dan untuk saat ini telah berjumlah 21 SMAN, 8 SMAS, 4 SMKN, 3 SMKS, 3 Madrasah Aliyah Negeri (MAN) dan MAS lainnya di Kabupaten Buton.

Dengan berubahnya status sekolah-sekolah swasta itu menurut La Halimu tentunya akan menambah animo masyarakat untuk menuntut ilmu di kampung halamannya sendiri. “Orang tua dapat lebih mudah untuk mengawasi anak-anak mereka dibandingkan harus menuntut ilmu di daerah lain. Disamping itu anak-anak juga dapat membantu orang tua mereka setelah pulang sekolah. Itu kemudahan yang paling kecil,”ujarnya.

Sementara itu Kadis Diknas Kabupaten Buton Drs La Ode Anwar Amiri M Si mengungkapkan, peresmian sekolah swasta menjadi negeri merupakan suatu wujud program pemerintah daerah Kabupaten Buton yang telah sungguh-sungguh memperhatikan peningkatan perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan dengan ditetapkannya anggaran di bidang pendidikan yang dari tahun-tahun meningkat secara siginifikan.

Dijelaskan, anggaran pendidikan itu berupa penambahan unit sekolah baru, ruang kelas, rehablitasi ruang kelas di berbagai jenjang pendidikan serta pengadaan perpustakaan dan laboratorium IPA maupun computer.”Peralihan status kedua sekolah tersebut secara bersamaan menggambarkan kesadaran masyarakat Mawasangka Tengah untuk memperoleh pendidikan bagi anak-anak mereka cukup tinggi,”jelasnya. LAY/LEX

Buton Raya Dijadwal Ulang

2009-06-22T11:17:00.000-07:00

Hari Ini, La Ode Ida ke Baleg

BAUBAU- Kendati Baleg telah menunda agenda pembahasan pemekaran Buton Raya, bukan berarti Wakil Ketua DPD RI, La Ode Ida patah arang. Senator asal Sultra tersebut rencananya hari ini, akan bertemu dengan badan yang bertugas mengharmonisasi UU untuk menjadwalkan kembali agenda konsultasi dengan para kepala daerah se-Buton Raya.

Adalah Staf Ahli Wakil Ketua DPD RI, La Ode Abdul Wahab yang mengatakan demikian, saat dihubungi melalui ponselnya, semalam. “Besok (hari ini,red) Pak La Ode Ida akan ke Baleg untuk memastikan kembali kapan pertemuan setelah rencana awal pertemuan tanggal 24 Juni yang telah sepakati diundur,” bebernya.

Dia mengungkapkan, pertemuan Rabu (24/6) nanti bisa dilaksanakan, karena salah seorang Wakil Ketua Baleg, Fery Mursidan Baldan (Golkar) siap bertemu Bupati Buton Sjafei Kahar, Walikota Baubau Amirul Tamim, Bupati Wakatobi Hugua, Pjs Butur Ridwan Zakariah, dan semua Ketua DPRD se-Buton Raya. Karena dianggap satu saja tidak korum, atau pimpinan Baleg tidak mencukupi, maka pertemuan diundur sampai batas waktu yang belum ditentukan.

Menurutnya, pemekaran Provinsi Buton Raya, Kabupaten Buteng, dan Busel tidak ada masalah. Dia meyakini bisa terbentuk sebelum pelantikan anggota DPR RI yang baru, Oktober mendatang. Pasalnya di Baleg, dari lima pimpinannya, tiga diantaranya telah menyetujui RUU tiga daerah ini untuk diharmonisasi, yakni FX Sukarno (Demokrat), Fery Mursidan Baldan (Golkar) dan Nursahbani (PKB).

“Jika kedua pimpinan yang lain tidak setuju Al Muzamil Yusuf (PKS) dan Pataniari Siahaan (PDIP) divoting pun, pasti menang. Namun hanya karena belum ada waktu untuk mempertemukan mereka sehingga pembahasan agak terhambat,” terangnya.

Sehingga atas nama La Ode Ida, dia meminta pada masyarakat se-Buton Raya untuk bersabar sembari berdoa apa yang telah dicita-citakan selama ini, bisa terealisasi dalam waktu secepatnya. “La Ode Ida juga komitmen akan terus berjuang hingga pemekaran Buteng, Busel dan Buton Raya itu cepat terealisasi. Dia bersama anggota DPR RI lainnya asal Sultra akan terus mem-presure-nya. Sebab itu sudah keharusan. Bila tidak dilakukan pasti melanggar UU,” tandasnya.(RadarButon)

Baleg Tunda Bahas Buton Raya

2009-06-20T11:10:00.000-07:00

Sabtu, 20 Jun 2009, | 21

BAUBAU—Pertemuan antara Baleg DPR RI dengan sejumlah pimpinan daerah se- Buton Raya pada 24 Juni nanti tertunda. Penundaan itu disampaikan Abdul Wahab, staf Wakil Ketua DPD RI, La Ode Ida di Jakarta. Sedianya, Baleg bersama para pimpinan daerah di kawasan Buton Raya akan membahas agenda pembentukan Provinsi Buton Raya dan pemekaran dua kabupaten, yakni Buton Tengah (Buteng) dan Buton Selatan (Busel) .

Jum’at kemarin (19/6) pukul 19.00 Wita, Wahab melalui telepon selulernya menyatakan, informasi penundaan pertemuan di Baleg tersebut penting diketahui seluruh pejabat di daerah. Berdasarkan hasil konsultasi La Ode Ida dengan Pimpinan Baleg DPR, Fx Sukrano, ada perubahan agenda mendadak.

Baleg rencananya akan ikut penyesuaian agenda baru di DPRD, lima Pemimipin Baleg yakni Fx Sukarno , Ataniari Siahaan , Fery Mursidan ada jadwal kunjungan Pansus ke daerah-daerah pada (24/6). Diahri yang sama AL Muzamil Yusuf, B Nursabani akan melakukan perjalanan keluar negeri ”Jadi pertemuan antara pimpinan anggota Baleg dengan para Bupati , Walikota, DPRD, dan Panitia Persiapan Buton Raya pada 24 Juni, jadwalnya akan ditentukan ulang dan Baleg masih mencari waktu yang pas, mohon maklum,” tulis Wahab melalui pesan singkat, kemarin.

Komisi A DPRD Bertemu Kalapas

Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Buton usai melakukan rapat kerja gabungan komisi dengan Pemkab Buton, kemarin bertandang ke Lapas Kelas II A Baubau, bertemu Kalapas Makmur Raja Ika dalam rangka meminta izin agar Ketua DPRD Buton, Umar Samiun dapat bebaskan untuk sementara waktu untuk menghadiri undangan DPD RI dalam membahas pembentukan Buton Tengah, Buton Selatan, dan Buton Raya.

Ketua Komisi A DPRD Buton, H Zariun yang mengawali pembicaraan dalam pertemuan dengan Kalapas Baubau La Ode Makmur Raja Ika, langsung menyampaikan agenda penting tersebut yang akan di hadiri Umar Samiun. "Tanpa mengurangi rasa hormat kami, sebelumnya kami dari komisi A DPRD Kabupaten Buton ingin menyampaikan sesuatu yang dianggap sangat penting terkait dengan undangan yang dilayangkan DPD RI,” papar Zariun saat bertemu Kalapas.

Ia melanjutkan, jika Umar Samiun selaku Ketua DPRD Buton merupakan salah satu penggagas dan sosok yang mengetahui persis proses perjuangan pembentukan tiga daerah yang akan dibentuk. Oleh karena itu DPRD Buton meminta kepada Kalapas Baubau kiranya dapat memberikan izin kepada Umar Samiun yang sementara ini menjalani masa tahanan, dan tanpa mengurangi masa tahanannya.

Menyikapi hal tersebut, Kalapas Baubau sangat menghargai apa yang menjadi keinginan dari DPRD yang nota benenya sebagai wakil rakyat. Raja Ika juga menyatakan, jika Umar Samiun saat ini telah mendapatkan Asimilasi, namun kesepakatan awal dengan pihak yang menjamin dalam hal ini Sekeretaris Dewan, jika Umar hanya diperkenankan berada diluar Lapas paling lama sembilan jam, tetapi jika ada keinginan untuk menghadiri Undangan yang sangat penting, Kalapas belum bisa memberikan jawaban, karena perlu koordinasi dengan wilayah, walaupun tenggung jawab semua berada di Kalapas Baubau.

Untuk itu Makmur Raja Ika meminta waktu paling lambat Senin akan berkoordinasi dengan wilayah di Kota Kendari. ”Tetapi jika waktu sangat mepet maka akan dilakukan komunikasi melalui telepon,” paparnya. www.radarbuton.com

Abang Biru Rakyat Pintar & Pilpres

2009-06-15T10:47:00.000-07:00

Djoko Suud Sukahar - detikNews

Jakarta - Rebutan presiden tak lama lagi. Anehnya yang ribut hanya tivi. Rakyat adem ayem, tata-tentrem, dan tetap pada pakem, bagaimana mengais rejeki. Sangat beda dengan 'rebutan senden' yang saya saksikan pekan lalu di sebuah desa di Bojonegoro. Biar pilihannya hanya tes tertulis, tapi antusiasme rakyat untuk mengawal betul-betul membuat hati terharu.

Kenapa pilihan presiden tak menggairahkan? Menurut saya karena track-record para kontestan sudah terlalu transparan. Semua yang maju bukan orang baru. Mereka semua sudah pernah berbuat, baik atau tidak baik.

Kedua ada apatisme sempit yang membuat rakyat kurang bergairah. Tidak adanya dampak langsung membuat rakyat berasumsi, siapa saja yang jadi presiden toh hidup rakyat tak banyak berubah. Itu pula salah satu alasan mengapa acara saling ngotot antar pendukung di televisi kurang diminati.

Namun seapatis apapun mereka, bukan berarti rakyat tak punya penilaian dan pilihan. Bagi mereka, yang baik akan mengukuhkan hatinya untuk dipilih. Sedang yang tak baik tentu mendapat catatan hitam. Itu tidak mudah terhapus hanya dengan obral janji atau uang sogok yang digelontorkan kader-kader bayaran.

Rakyat sekarang memang pintar. Pintar itu tidak sama dengan cerdas atau sebangun dengan pandai. Kalau cerdas dan pandai di dalamnya ada budi pekerti, tapi kalau pintar dalam idiom rakyat terkandung kecurangan dan keculasan.

Dukun tidak diklasifikasikan rakyat sebagai orang cerdas, tapi disebut orang pintar. Itu karena kecerdasannya dari dunia antah-berantah dan masih perlu diyakinkan untuk diyakini rakyat sebagai sebuah kecerdasan.

Dalam ranah politik, kepintaran rakyat sudah teruji. Dalam pilihan legislatif (pileg) lalu banyak politisi yang 'munting dan jongkling'. Mereka terlalu percaya janji rakyat setelah menebar duit. Para politisi itu 'dipinteri'. Setelah kalah, bangkrut, dan jiwanya bermasalah, mereka baru sadar, rakyat sekarang bukanlah figur polos dan lugu. Jangan kaget jika 'kado sarung' saja diminta kembali oleh politisi yang habis dikadali.

Ketidakpercayaan rakyat itu tak hanya pada politisi yang biasa bersilat lidah. Ulama pun sudah tidak memberinya ketaklidan. ‘Abang–biru’ ikut kiai yang dulu bermakna tunduk apa kehendak kiai sekarang diterjemahkan sangat profan. Abang (merah) itu uang seratus ribuan, sedang biru itu uang lima puluh ribuan. Mereka nurut selagi sang kiai mau bagi-bagi rejeki.

Apakah ‘rakyat yang pintar’ ini salah? Tidak ! Ini akibat dari politik represif. Zaman raja-raja rakyat hanya mampu pepe. Menjemur diri di tanah lapang jika ingin protes terhadap kebijakan raja. Jaman Orde Baru dan seterusnya tetap menempatkan rakyat sebagai kawulo alit. Rakyat jadi bukan siapa-siapa, dan tinggal ‘delete’ kalau dianggap tak berguna atau bermasalah.

Kini, ketika zaman baru tiba, dan rakyat dikembalikan fungsinya sebagai pemberi amanah, maka hak dan kewajiban itu transisional. Muncul dalam bentuk 'ya' tapi 'tidak', dan 'tidak' tapi 'ya'. Rakyat belum berani terbuka. Batin rakyat masih sakit. Rakyat masih takut memilih dan bahkan juga dipilih. Namun jangan anggap mereka tak punya pilihan. Mereka sudah punya itu jauh-jauh hari yang dipendam rapat-rapat dan tak terucap.

Maka hari-hari ini, jika timbul seakan-akan ada gelombang besar dukungan atau penggembosan terhadap salah satu kandidat, itu hanya wacana. Wacana itu bukan nyata, kendati indah untuk dibicarakan. Ini buah politik uang dan rasa kesopanan. Sebab hakekatnya dalam hati kecil rakyat sudah terpilih pilihan yang tak bakal tergoyang oleh kata-kata yang bersifat lip service. (*)

http://www.detiknews.com/read/2009/06/04/141048/1142671/103/abang-biru-rakyat-pintar-pilpres

Buton Raya Terganjal di Baleg

2009-06-12T09:30:00.000-07:00

La Ode Ida: Kepala Daerah dan Legislator se-Buton Raya Harus Intensif Melobi Anggota DPR RI di Baleg
Sumber : www.radarbuton.com

BAUBAU— Untuk sementara, pembahasan Provinsi Buton Raya terganjal di Baleg DPR RI. Namun demikian bukan berarti pemekaran daerah yang diimpikan masyarakat di jazirah Buton Raya tersebut pupus, karena Wakil Ketua DPD RI, La Ode Ida sudah melobi Ketua Badan Legislasi (Baleg), Sukarno untuk memuluskan “proyek” besar tersebut.
Senator asal Sultra itu bertemu Sukarno, Senin (8/6) lalu, diharapan Baleg mengupayakan dahulu pembentukan Kabupaten Buton Tengah dan Buton Selatan, menyusul Buton Raya.

“Awalnya Sukarno bersikeras tetap mempending pemekaran ini, tapi lewat diskusi yang saling pengertian dan bargaining. Sukarno mau mengalah dan memberi signal positif,” jelas La Ode Abdul Wahab, Staf Ahli Wakil Ketua DPD, melalui pesan singkatnya (SMS) pada koran ini.

Kata dia, La Ode Ida mengajak kepala daerah dan legislator se-Buton Raya agar intensif melobi semua anggota DPR RI di Baleg. Karena saat ini terkendala legislator dari Partai Demokrat dan PKS.

“Pak Feliks orang Demokrat ada kesamaan agenda 2009, artinya tidak usah didiskusikan, saya kira itu tidak ada masalah, di Golkar tidak ada masalah, tapi intinya sebetulnya pada Partai Demokrat. Intinya ada persamaan agenda 2009 soal Pilpres, dan Pak Ida bagian juga dari itu. yang di Golkar tidak ada masalah. Yang menjadi kendala adalah teman-teman di PKS, mudah-mudahan Caleg PKS yang baru itu supaya dikomunikasikan, supaya solid di Baleg,” beber Wahab.

Dia menyatakan, La Ode Ida berharap agenda penting tersebut dikawal bersama-sama semua elemen, seperti bupati, walikota, anggota DPRD kabupaten/kota di wilayah Buton Raya supaya intensif melakukan lobi dan menjalin komunikasi dengan anggota Baleg. Tujuannya, supaya pihak Baleg, walaupun sudah ada signal positif, perlu di tindak lanjuti dengan upaya lobi.

”Intinya harus melobi jaringan partai masing-masing, yang menjadi kendala hanya di Baleg. Kalau sudah lolos di Baleg, otomatis akan dibuat draf Undang-Undangnya, selanjutnya diajukan dan dimintakan Ampres, dan diparipurnakan,” terang Wahab. (rin)

KOMISI II DPR BERI PENJELASAN PEMEKARAN KEPADA MASYARAKAT BUTON

2009-06-09T10:14:00.000-07:00

sumber : www.dpr.go.id

Komisi II DPR pada Reses Masa Persidangan ke III Tahun Sidang 2008-2009 mengunjungi tiga daerah di Sultra yakni Kabupaten Muna, Buton dan Kota Baubau, walau masa jabatan yang tinggal kurang lebih enam bulan lagi berakhir tidak menyurutkan niat anggota Dewan untuk turun ke daerah-daerah menyerap aspirasi masyarakat terutama yang berhubungan dengan program-program pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Seperti halnya yang dilakukan oleh Komisi II DPR RI yang melakukan kunjungan kerja ke Propinsi Sulawesi Tenggara. Kamis (05/03).

Selain melihat hasil-hasil pembangunan melalui program PNPM Mandiri juga mendengarkan langsung aspirasi masyarakat soal pemekaran wilayah, dimana untuk Kabupaten Buton Tengah dan Buton Selatan. Dan tak kalah penting lagi adalah pemekaran Propinsi Buton Raya yang sudah lama menjadi keinginan seluruh masyarakat di bekas kesultanan Buton.

Oleh karena itu, saat anggota Komisi II DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi/Ketua Tim mengunjungi wilayah Buton Tengah dalam hal ini Lombe Kecamatan GU. Ratusan masyarakat Buton Tengah sangat antusias memberikan penyambutan dengan menggelar berbagai atraksi adat.

H. LM. Sjafei Kahar, Bupati Buton, yang dikenal sebagai bapak pelopor pemekaran wilayah saat tatap muka dengan anggota Komisi II DPR bersama masyarakat di wilayah Buton Tengah di Gedung pertemuan Lombe mengungkapkan kegembiraannya karena keberadaan rombongan Anggota Komisi II DPR RI sangat melegakan pemerintah dan masyarakat di Propinsi Buton Raya.

Apalagi pernyataan Pimpinan Dewan kepada Badan Legislasi untuk membuat RUU Pemekaran Wilayah Kabupaten Buton Tengah dan Buton Selatan dan pemekaran Propinsi Buton Raya, memang tidak ada konflik internal dalam hal pemekaran ketiga daerah otonom tersebut.

Wakil Ketua Komisi II DPR/Ketua Tim Kunker Ida fauziah mengakui keinginan untuk menjadi daerah otonom yang baru. Kondisi geografi yang menyebabkan buruknya pelayanan kepada masyarakat. Sehingga pemekaran Kabupaten Buton Tengah, Buton selatan dan Propinsi Buton Raya bisa jadi, maka alternative upaya daerah baru untuk memajukan daerahnya. Sekarang ini tinggal prosesnya saja karena ada aturan main yang harus dilalui. Namun diyakini sebagai bangsa yang taat maka aturan tersebut harus dipenuhi karena ketiga daerah otonom tersebut sudah masuk kedalam agenda Badan Legislasi DPR RI, ujarnya.

Prop Rustam Tamburaka putra kelahiran Sultra yang juga Anggota DPR RI dari Partai Golongan Karya tak mau ketinggalan memberikan orasinya mengenai sudah sejauh mana perjuangan anggota DPR RI soal pemekaran ketiga daerah otonom baru di Sultra. Bahkan, Tamburaka optimis setelah selesai masa reses DPR RI dan masuk masa sidang, pemekaran kabupaten Buton Tengah, Buton Selatan dan Propinsi Buton Raya sudah diparipurnakan oleh DPR RI, ujar Tamburaka dengan mantap.

Sementara itu, masyarakat yang bertanya menginginkan agar pemekaran Kabupaten Buton Tengah, Buton Selatan dan Propinsi Buton Raya sudah harus mekar secepatnya karena sudah merupakan harga mati bagi masyarakat Buton. Dan bila perlu pemekaran ketiga daerah ini sudah dilaksanakan sebelum akhir masa jabatan anggota DPR. (hindra).

Sekolah Negeri Berkah Tersendiri Bagi Warga Lakudo

2009-06-07T10:59:00.000-07:00

sumber : radarbuton.com

Pasarwajo, Kepres - Gerakan penegerian beberapa sekolah swasta tingkat lanjutan atas (SMA) di Kabupaten Buton yang dicanangkan Bupati Buton Sjafei Kahar selama pemerintahannya membawah berkah tersendiri bagi masyarakat. Betapa tidak, SMA Lakudo yang telah berdiri sejak 2001 lalu dan dinegerikan tanggal 1 Maret 2006 telah membawa perubahan besar bagi Kecamatan Lakudo sendiri. “ Sejak SMA ini dinegerikan telah membawa banyak manfaat bagi Lakudo sendiri. Siswa yang telah menamatkan pendidikannya di SMP tidak lagi menyebarang laut untuk melanjutkan pendidikannya di Bau-Bau atau ke SMA Negeri 1 Gu di Lombe,” kata Kepala sma Negeri 1 Lakudo, Drs. Burhanuddin di kediamannya(26/1).

Menurut mantan Kepsek SMP Negeri 1 Lakudo ini, sejak SMA yang dipimpinya itu berstatus negeri, guru-guru yang berdomisili di Lakudo yang tersebar di beberapa SMA di Kabupaten Buton atau di luar Kabupaten Buton perlahan-lahan diminta untuk kembali ke daerah asal mereka. Jelas, ini juga merupakan salah satu keuntungan dari penegerian tersebut.

Burhanuddin juga menambahkan ketika sekolahnya masih berstatus swasta, peserta didiknya mengikuti Ujian Akhir Nasional (UAN) di SMA Negeri 1 Gu di Lombe yang berjarak sekitar 10 Km dari Lakudo. “ Meskipun dekat tapi akan mempengaruhi psikologi anak-anak ketika ujian,” katanya.

Untuk itulah, lanjut Burhanuddin ketika sekolah yang dipimpinnya diresmikan oleh Bupati Buton, Ir HLM Sjafei Kahar, pihaknya telah bertekad untuk meningkatkan kualitas sekolah tersebut. Pengayaan atau les terus dilakukan untuk siswa kelas XII yang menghadapi ujian. Termasuk merangsang tenaga pengajar yang melaksanakan pengayaan dengan insetif yang memadai.

Dengan segala usaha serta terobosan yang dilakukan pihaknya, dari tahun ke tahun, sekolah yang dipimpinya terus mengalami peningkatan. Baik jumlah siswa maupun prestasi yang diraih sekolah tersebut di setiap lomba yang diikutinya. " Jumlah murid sekarang sebanyak 223 orang siswa, sehingga membutuhkan 9 RKB. Sementara sekarang baru 7 RKB yang tersedia. Namun semua itu tidak mengurangi semangat siswa dan tenaga pengajar untuk memajukan sekolah ini," kata Burhanuddin

Hal senada dikatakan Idris, SPd, MPd, salah seorang guru yang mengajar di SMAN 1 Lakudo. “ Keberdaaan sekolah ini, paling tidak telah mengangkat nama Lakudo. Bahkan kami sebagai putra daerah tidak mungkin akan kembali ke kampung untuk mengabdikan ilmu kami yang telah kami peroleh di kampus untuk diterapkan di kampung halaman kami, kalau tidak SMA di sini (Lakudo-red). Kami juga tidak perlu mencari rumah atau tempat tinggal. Sebab kami telah memiliki rumah atau rumah orang tuas kami sendiri. Ini juga satu kesyukuran kami,” katanya.

Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Lakudo, Kaharuddin Syukur mengaku, sebelum SMA Lakudo berubah satus menjadi negeri, masyarakat banyak menyekolahkan anak-anaknya di Bau-Bau dan Lombe. “ Dan itu memerlukan kos yang tinggi. Mereka memerlukan transportasi setiap hari. Belum kalau sekolah dengan siang hari atau pengayaan itu. Belum lagi, anak-anak kami jauh dari pantauan orang tua. Untuk itu, kami sebagai masyarakat sangat berterima kasih kepada Bupati Buton, Ir HLM Sjafei Kahar yang telah menegerikan SMA LAkudo,” katanya.

Ketua OSIS, SMA Negeri 1 Lakudo, Dedi Hermawan mengatakan sebagai seorang siswa yang lahir dan besar di Lakudo bangga dengan sekolahnya. “ Kami bisa mengeskpresikan apa yang kami inginkan di sekolah ini. Sekolah ini adalah milik kami, warga Lakudo sehingga kami bangga akan hal itu. Tenaga pengajarnya juga kebanyakan orang Lakudo sendiri. Sehingga interkasi dengan guru begitu dekat dan lancar,” katanya yang diamini Muh. Azhar Ena, siswa kelas XII IPA.

“ Saya tidak bisa bayangkan kalau sekolah di Lombe atau Bau-Bau dengan ketatnya jadwal pelajaran yang diadakan di luar jam pelajaran resmi, seperti pengayaan atau belajar malam. Apalagi sekarang dengan semakin meningkatnya nilai standar kelulusan, sehingga sekolah semakin meningkatkan pengayaan. Dan kami sebagai peserta didik tidak lagi menempuh jarak yang jauh untuk ke sekolah,” katanya lagi.

Menurut Dedi dan Azhar kebanggan mereka itu disebabkan sejak negeri sekolah mereka tidak kalah dengan sekolah-sekolah lain yang ada di Kabupaten Buton, termasuk di Sultra. Terbukti setiap lomba SMAN 1 Lakudo selalu meraih prestasi. " Pada tahun 2006 lalu kami berhasil merebut juara 1 mata pelajaran Biologi, Kimia juara 3 bidang studi matematika pada lomba olimpiade sains. Tahun 2007 juara 3 mapel Kimia pada lomba yang sama. Sedangkan pada lomba inovator Muda tingkat Kabupaten Buton kami berhasil meraih peringkat 3. sedangkan pada tahun 2008 kami merebut juara 2 pada lomba yang diselenggarakan Coremap Buton tersebut," beber Dedy dengan nada bangga.

Sekedar diketahui, sejak Buton memekarkan daerahnya, (Kota Bau-Bau, Wakatobi, dan Bombana) SMA negeri di Kabupaten Buton berjumlah 3 sekolah, yakni SMA Negeri 1 Pasarwajo, SMAN 1 Gu dan SMAN 1 Mawasangka. Bupati Buton pun melakukan penegerian SMA swasta yang tersebar di kecamatan-kecamatan. Terhitung sekarang jumlah SMA meningkat sangat signifikan. Jumlah SMA sekarang berjumlah 15 SMA berstatus negeri, 11 SMA Swasta, 3 SMK negeri dan 3 SMK swasta. cr3/B/DUL

Ribuan Warga GU “Lepas” Camatnya

2009-06-07T10:45:00.000-07:00

PASARWAJO, KEPRES—Sosok Nasbah, SE selama menjadi Camat GU ternyata menimbulkan kebahagiaan tersendiri bagi warganya sehingga tak kala Nasbah yang sekarang ini dipercaya menjadi Kabag Pemerintahan dalam kabinet Ir H LM Sjafei Kahar dan Ali La Opa SH melakukan pisah sambut dengan Camat GU yang baru, Drs Muhammad Isa S, maka acara tersebut dihadiri ribuan masyarakat Kecamatan Gu.

Bahkan para Kades di kawasan Buton Tengah (Gu, Lakudo Mawasangka, Mawasangka Timur, Mawasangka Tengah dan Sangi Wambulu-minus Talaga Raya) tampak hadir untuk melepas camat Gu yang lama. Antusias warga itu paling tidak menunjukan Nasbah, SE selama memerintah Kecamatan Gu telah membawa kawasan tersebut menuju perubahan yang sangat signifikan. “Selama menjalankan tugasnya sebagai Camat Gu, Pak Nasbah telah melaksanakan 7 kali pemilihan pemilihan Kades di tujuh desa yang berbeda. Semuanya berjalan aman dan lancer. Pak Camat juga telah membuka kawasan yang selama ini terisolir sehingga mudah dijangkau. “Dengan pendekatannya di pemerintah daerah, sejumlah ruas jalan di ibukota kecamatan telah diaspal,” kata tokoh masyarakat Drs. La

Kongkou Tongkala melalui kepala sub bidang humas media cetak radio dan televisi Alimuddin Matu S Pd ketika menyampaikan pesan dan kesan pada acara Pisah sambut Camat Gu yang lama dan Baru di Pelataran Rujab Camat Gu Sabtu (30/5).

Sementara itu, Bupati Buton yang diwakili Asisten II Setda Kabupaten Buton, Drs. La Ode Hasimin, MM ungkap Alimuddin sangat mengharapkan agar Camat yang baru dapat melanjutkan dan meningkatkan kerja sama yang telah terjalin antara pemerintah dan masyarakat selama ini.

Hasimin menitipkan pesan, jika Camat mengambil keputusan janganlah di saat senang atau di saat sedih sehingga keputusan itu didasari sikap sentimental. “Camat juga merupakan pengabdi dan pelayan masyarakat. Olehnya itu, Camat harus menciptakan nuansa keadilan dalam melayani warga,” ujar Alimuddin menirukan pernyataan Asisten III Setda Kabupaten Buton Drs La Ode Hasimin. LAY/DUL

MENOROPONG ARAH BUTON KE DEPAN

2009-06-05T11:58:00.000-07:00

Oleh: Komeyni Rusba

Ketua Umum Hima Gulamasta Periode 2006/2007

Banyak perubahan terjadi di berbagai daerah otonomi baik daerah otonami baru maupun daerah otonomi yang memasuki abad XXI, tak terkecuali dinamaika perubahan. Banyak masyarakat atau ormas dijadikan tameng birokrasi; mekanisme pemilihan kades dicarut marut oleh birokrasi yang pro kekuasaan; pengusrus BPD dan Perangkat Desa kini dipecah-pecah; dan banyak birokrasi yang tidak profesioanal . Upaya desentralisasi menciptakan struktur daerah yang lebih fokus dari pejabat daerah sampai pejabat Desa diberi kekuasaan untuk mandapatkan unit bisnis/proyek strategis.

Jelaslah bahwa semua ini telah menempatkan tuntutan-tuntutan baru yang makin berat terhadap kompetensi memimpin. Namun perubahan-perubahan ini juga telah mengubah sifat dari apa disebut sebagai ‘kontrak psikologi antara daerah dengan kades’. Loyalitas pada daerah merosot, sehingga ungkapan ‘jobs for life’ tidak lagi berlaku. Struktur baru, yang dikenal sebagai bagian berarti pemberdayaan namun juga bisa berimplikasi ‘penempatan pegawai bukan pada tempatnya’ bagi banyak orang lain.

Pengembangan, implementasi dan manajemen perubahan arah menjadi tantangan penting manajemen modern. Banyak penulis berpendapat hal ini mesti diawali dengan perumusan arah kedepan. Kita mesti merumuskan bagaimana jadinya daerah dalam 5 sampai 20 tahun lagi. Manajemen mesti mampu memadukan analisa dan insting, knowing, doing, thinking dan sensing. Jadi memvisualisasikan perubahan arah tidak sekedar masalah analisa, namun dalam hal ini dibutuhkan kemampuan untuk berimajinasi, mengkonseptualisasikan masa depan, dan tidak ketinggalan, kemauan untuk bereksperimen dan belajar, untuk meraba apa yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, untuk menimbang-nimbang bagaimana organisasi akan merespon, dan masih banyak lagi.

Untuk lebih memahami tren sosial, politik, ekonomi dan teknologi dibutuhkan banyak masukan dalam tahap perumusan arah. Masukan tidak semestinya dibatasi dari internal daerah saja, namun bisa juga dari luar daerah. Selain itu, jika kita ingin menyatukan semua orang secara efektif, maka mesti diterapkan gaya manajemen yang mendorong proses pembelajaran, pengembangan, perumusan dan pengkomunikasian ide. Hal ini menuntut kita memahami proses inovasi, adaptasi dan perubahan apa-apa yang bisa menghambat perubahan pada level individu, kelompok, unit dan korporat dan apa yang mesti dilakukan untuk menanggulangi apa yang dinamakan para pakar sebagai blockage.

Diagnosa arah digerakkan oleh dan/atau dibentuk oleh ide-ide tentang masa depan daerah yang dirumuskan dalam ‘visi’. Ada banyak teknik-teknik perumusan visi/ arah yang diawali dari survei pegawai, survei pelanggan, dan competitive benchmarking, dan lain-lain. Dalam hal ini kita tidak sekedar mengumpulkan bukti simtomatik saja namun juga berupaya memahami apa yang telah terjadi. Kemerosotan angka penjualan dan meningkatnya biaya, misalnya, bisa jadi masalah yang menuntut bentuk perubahan tertentu, namun mustahil bagi kita untuk mengatakan apa tanpa memahami mengapa. Karena kita sering menganggap sesuatu sudah cukup jelas, maka jarang kita benar-benar berusaha memahami apa yang telah terjadi sebagai bagian dari diagnosis awal tentang apa dan bagaimana melakukan perubahan di daerah.

Mahasiswa Unidayan Teliti Benteng di Gu

2009-06-03T10:51:00.000-07:00

sumber : radarbuton.com

PASARWAJO-Benteng peninggalan Kesultanan Buton masa lampau, ternyata tersebar di sejumlah kecamatan di wilayah Buton. Di antaranya, terdapat di Pulau Siompu, Gulamas dan kecamatan lain. Keberadaan sejumlah benteng tersebut pasti memiliki keterkaitan dengan Benteng Keraton peninggalan Kesultanan Buton.

Untuk mengetahui keberadaan benteng di wilayah Buton, mahasiswa Fakultas Kejuruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Jurusan Sejarah, Unidayan Baubau akan memfokuskan penelitian tentang keberadaan benteng di Desa Lakudo dan Desa Bombonawulu, Kecamatan Gu.

Dalam penelitian itu, menurut Maryam, salah seorang mahasiswa FKIP Jurusan Sejarah, akan dipimpin dosen Unidayan, Hasarudin, SPd, M.Hum, dan Haeruddin, SPd. ‘’Dijadwalkan, penelitian akan berlangsung selama empat hari, yakni 4 sampai 7 Juni 2009,’’ kata Nena—panggilan akrab Maryam kepada koran ini, kemarin.

Fokus penelitian kali ini, yakni keberadaan benteng bersejarah di wilayah Kecamatan Gu. Tapi tidak tertutup kemungkinan kedepan akan meneliti benteng lainnya di wilayah Buton. "Kami akan teliti keterkaitan benteng diwilayah Gu dengan Benteng Keraton Buton,’’ ujarnya.

Mahasiswa yang diterjunkan melakukan penelitian, yakni berasal dari FKIP Jurusan Sejarah berbagai semester. Diantaranya, berasal dari mahasiswa semester II, IV dan VI. Biasanya penelitian, seperti ini dilakukan sebelum atau sesudah pelaksanaan ujian final.

Kepala Badan Kebudayaan dan Pariwisata Sultra, Ibrahim Marsela sebelumnya menyebut Kabupaten Buton sebagai daerah yang menyimpan sejumlah benteng peninggalan masa lalu. Dihampir setiap kecamatan terdapat benteng peninggalan masa lalu, yang patut diteliti keberadaannya.

Karenannya, dia meminta instansi terkait di Buton untuk mendukung niat berbagai komponen masyarakat untuk melakukan penelitian obyek-obyek bersejarah yang ada itu. ‘’Ini penting, sehingga tetap dilestarikan dan diketahui keberadaannya oleh generasi mendatang,’’ paparnya.(wit)

Sjafei Diminta tak Kendor Urus Buton Raya

2009-06-03T10:20:00.000-07:00

Sjafei Diminta tak Kendor Urus Buton Raya

BAUBAU—Bupati Buton, Sjafei Kahar diminta tidak mengendorkan perjuangan pemekaran Provinsi Buton Raya. Ini disuarakan, La Muhaji, SH, Ketua Hukum dan Advokasi LSM Pemantau Dana Subsidi (Pedas) Kota Baubau.

Karenanya, dia mengajak seluruh elemen masyarakat di Buton Raya agar memberikan dukungan moril dan doa restu semoga perjuangan Sjafei cepat terwujud provinsi baru, terpisah dari Sultra. ‘’Kami dari LSM Pedas cukup mendukung perjuangan Sjafei Kahar untuk segera menggolkan Provinsi Buton Raya,’’ ujarnya.

Meskipun pemekaran Buton Raya masih terkendala di Komisi II DPR RI karena sebagian anggota dewan masih sibuk deklarasi Capres/Cawapres sehingga pembahasannya selalu terhambat, karena tidak kuorumnya anggota dewan, bukan berarti perjuangan menjadi kendor. ‘’Lobi dan komunikasi politik harus lebih diintensifkan, terutama dengan Dirjen Otoda dan Depdagri,’’ tandasnya.

Hal ini penting, sehingga proses pemekaran berjalan lebih cepat. Selain itu, Bupati Sjafei, DPRD Buton dan tim pemekaran harus menyatukan visi dan pikiran melakukan komunikasi rutin, meminta Ketua DPR Agung Laksono agar mempresur Komisi II DPR RI untuk melakukan pembahasan pemekaran Buton Raya. ‘’Karena hal ini, juga merupakan amanah Undang-Undang,’’ paparnya.

Apalagi, menurut La Muhaji, masa jabatan anggota dewan akan berakhir. Ini kesempatan terakhir bagi masyarakat Buton Raya untuk mengejar sisa waktu yang ada.

Karenanya, stategis jitu melakukan desakan pada Komisi II DPR RI segera membahas Buton Raya sebagai syarat administrasi pemekaran, serta meminta Komisi II membuat laporan pada ketua DPR untuk dilanjutkan kepada presiden, selanjutnya dibuat UU tentang pemekaran.

Desakan ini, sebagai upaya menyambut pernyataan Ketua DPR Agung Laksono yang menyebut proses pemekaran Buton Raya lebih cepat lebih baik. Pernyataan ini seharusnya disambut dan dimanfaatkan sebagai peluang emas bagi elemen masyarakat daerah ini untuk lebih kencang lagi melakukan lobi-lobi dan desakan.

Agung Laksono, papar Muhaji, juga pernah berjanji akan menuntaskan agenda pemekaran sebelum selesai masa jabatannya. Karena, menurut Ketua DPP Golkar ini, tidak akan mungkin ada pembahasan untuk DPR RI periode 2009-2014. Selain itu, tidak ada “warisan” pembahasan UU, dan siapa yang menghalang-halangi pemekaran, berarti melanggar UU.

Dalam UU Otonomi Daerah tercantum, setiap daerah berhak mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri lepas dari induknya. Apalagi Provinsi Buton Raya sangat layak mekar menjadi sebuah provinsi, sesuai pernyataan anggota Komisi II DPR RI.

Informasi dihimpun koran ini, Bupati Sjafei Kahar terus melakukan lobi politik, baik kepada Komisi II DPR RI maupun Depdagri dan Dirjen Otoda untuk mempercepat pemekaran. Bahkan, Bupati Buton rela bolak balik Jakarta demi lobi pemekaran Buton Raya, dan dua kabupaten pendukungnya, yakni Buton Selatan (Busel) dan Buton Tengah (Buteng).

Anggota DPRD Buton pun, seperti diungkapkan, Hasmin Ilimi, salah seorang angggota DPRD Buton, pekan lalu, juga ke Jakarta mempresur anggota Komisi II DPRD untuk segera membahas pemekaran Buton Raya. Presur dilakukan, menurut Hasmin, Caleg Golkar yang kembali terpilih ini, karena sudah mendapat dukungan para bupati/walikota se-wilayah cakupan Buton Raya, seperti Walikota Baubau Amirul Tamim, Bupati Wakatobi Hugua, Bupati Buton Utara, Ridwan Zakariah, termasuk dukungan moral seluruh elemen masyarakat Buton Raya dan se-Sultra umumnya.(wit)

One waara dan Madongka Jadi Pusat Penelitian Agar-agar

2009-05-28T14:55:00.000-07:00

sumber : radarbuton.com

PASARWAJO-Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT) melakukan peneltian rumput laut di Kabupaten Buton yang dipusatkan di Kawasan Desa One Waara dan Desa Madongka, Kecamatan Lakudo, Rabu (27/5). Peneliti tersebut dipimpin langsung Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Pengembangan SDA Kementerian Ristek/BPPT, Prof Dr Jana Tanggadireja, didampingi peneliti BPPT lainnya seperti, Ir A Zatnika, Drs Dudy Makmun, Ir Djatmiko Pinardi, Drs Mulyadi Agus Widodo dan dari Yayasan Kalimanjaro Jakarta, Widiastuti, ST.

Kepala Balitbang Kabupaten Buton, Drs H Lutfi Hasmar SSos MSc, mengatakan kehadiran para peneliti di Kabupaten Buton sangat membantu para petani rumput laut untuk meningkatkan kualitas produksi mereka. “Tentu saja semua itu akan berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan para petani,” kata mantan Juru bicara Pemkab Buton ini.

“Desa One Waara sangat potensial untuk pengembangan rumput laut. Masyarakatnyapun cukup antusias dan kebanyakan menyandarkan hidupnya pada pembudidayaan agar-agar. Hanya saja, para petani rumput laut tersebut belum memiliki pengetahuan bagaimana cara membudiadayakan rumput laut sehingga dapat berkualitas tinggi, laku untuk dijual dengan harga melambng serta menghasilkan hasil panen yang melimpah,” kata Prof Dr Jana Tanggadireja.

Para peneliti juga sempat mengambil sample penelitian rumput laut langsung dari pembudidayaan masyarakat. Mereka langsung mengamati rakit-rakit dan Rumput laut yang terikat dengan tali yang dikembangkan oleh warga Desa One Waara. Sampel itu akan diteliti di laboratorium BPPT di Jakarta. Kondisi laut yang dimiliki Desa One Waara kata Jana Tanggadireja sangat memungkinkan untuk mengembangkan budi daya rumput laut. Untuk
itu pihaknya akan menjalin komunikasi dengan pihak Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kabupaten Buton untuk terus meningkatkan kualitas Rumput laut di Kabupaten Buton.

Setelah mengamati Ruput laut olahan masyarakat, Jana mengatakan, petani rumput laut selama ini hanya mengandalkan pengalaman dalam budi daya rumput laut. “Petani rumput laut melakukan panen setelah usia rumput laut 21 atau selama sebulan. Padahal idealnya, rumput laut dipanen minimal usianya 45 hari. Selain itu, petani juga tidak memperhatikan jarak ketika mereka mengikat rumput laut tersebut,” kata Jana.

Untuk itulah, petani diharapkan dapat memperhatikan jarak antara titik dalam budidaya tersebut. Selain itu tingkat kedalaman budidaya kurang mendapat perhatian dari petani. Setelah berumur 4 atau 5 minggu kedalaman rumput laut ditambah 40 hingga 60 cm. “Minggu pertama, rumput laut memerlukan sinar matahari utnuk proses fotosintetis. Sesudah itu
kedalaman ditambah untuk menambah proses pengisian pada rongga rumput laut,” kata Jana.

Jana juga mengatakan sistem penjemuran sangat menentukan kualitas agar-agar. “Butir-butir garam yang menempel pada rumput laut kering perlu dibersihkan. Hal itu dimaksudkan untuk mencegah kelembaban.

Sebab jika rumput laut telah dikepak dalam karung, garam tersebut akan mencair dan menyebabkan rumput laut dalam kemasan akan basah,” katanya. Pihak BPPT akan melakukan pelatihan pada para petani selama 2 hari di desa One Waara yang akan dihadiri sebanyak 13 desa yang berada di pesisir Teluk Lasangko.

Sebelumnya, para peneliti itu bertemu dengan Bupati Buton, Ir HLM Sjafei Kahar di Rujab Bupati Buton di Bau-Bau. Pada kesempatan itu Bupati mengharapkan agar BPPT dapat membangun pabrik rumput laut di Buton. “Buton kaya akan potensi Rumput laut. Ribuan ton rumput laut setiap bulannya dihasilkan para petani rumput laut di Kabupaten Buton
yang tersebar di pesisir pulau Buton. Untuk itu, pembangunan pabrik rumput laut di Kabupaten Buton akan sangat membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat petani,”kata Bupati Buton.

Kata Kasubid Humas Infokom Buton, Alimudin Matu SPd, peneliti tersebut didampingi, pejabat dari Pemkab Buton, Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Keuangan Drs Steldin MSi, Kabalitbang Drs H Lutfi Hasmar SSos MSi.(yhd)

Oktober, DPR RI Usahakan Buton Raya Tuntas

2009-05-28T14:52:00.000-07:00

Kamis, 28 May 2009, | 29
www.radarbuton.com

BAUBAU—Proses pembentukan provisi Buton Raya, Kabupaten Buton Tengah (Buteng) dan Busel pembahasan diupayakan tuntas dimasa purna bakti anggota DPR RI.

Pernyataan tersebut diungkapkan Ketua DPR RI Agung Laksono, saat bertemu Bupati Buton Sjafei Kahar bersama Bupati Merauke didampingi beberapa Angota DPR RI Komisi II diruang kerjanya, Gedung DPR RI Jakarta, pekan lalu. Menurut Sjafei Kahar, dalam pertemuan, Agung Laksono didampingi Wakil Ketua DPR RI, Eka Santosa. Saat itu Agung Laksono memberi petunjuk kepada Eka Santosa agar mengusahakan pembahasan pemekaran Provinsi Buton Raya selesai sebelum berakhir masa jabatan anggota DPR RI, yakni oktober nanti.

“Dua minggu lalu saya diterima ketua DPR RI Agung Laksono, bersama bupati merauke, dia merupakan pelopor propinsi Papua Selatan, bersama saya di dampingi wakil ketua DPR RI Eka Santosa. Agung Laksono di depan kami, memberi petunjuk kepada wakil ketua DPR RI supaya di usahakan pembahasan pemekaran selesai sebelum berakhir masa jabatan anggota DPR RI,” kata Sjafei saat di temui di Rujabnya, kemarin.

Hanya saja kata Sjafei yang menjadi kendala saat ini pembahasannya di dewan selalu terhambat, karena anggota DPR RI tidak korum. “Korumnya itu agak sulit, kalau pribadi-pribadi tidak masalah, karena dulu sebelum Pilcaleg, sudah beberapa kali di agendakan, tapi tidak korum, karena banyak anggota DPR RI yang ke daerah pemilihannya berkampanye, sekarang juga mereka masih banyak kegiatan, jadi agak susah korum,” katanya.

Tapi menurut dia, tiga tahap yang menjadi kendala pembahasan Buton Raya, akan disatukan. “Jadi strategi itu mereka (anggota dewan,red) mau satukan, tiga tahap mau dibuat pertemuan segitiga sehingga sekali selesai, ada rencana begitu,” ungkapnya.

Pernyataan yang sama diungkapkan Sjafei ketika ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu. Ia menandaskan, dirinya tidak akan kendur dalam memperjuangkan provinsi. "Kalupun periode ini tidak mampu kita lahirkan Provinsi Buton Raya, minimal perjuangan kita seperti pembentukan Buton Utara, Buton utara kan diperjuangkan di DPR RI itu periode 1999-2004, tapi tidak selesai waktu itu, tapi sudah ada kesepakatan bahwa dilanjutkan DPR berikutnya, sehingga UU keluar nanti tahun 2007, kan tiga tahun kemudian DPR baru ada. Paling tidak seperti itu perjuangan kita, jadi kita tidak akan berhenti karena dokumennya sudah ada, kita sudah pegang dokumen,” ungkapnya.

Menyinggung pemekaran Muna Sjafei menyatakan, sepengetahuan dirinya berkas Pemekaran Kota Muna belum lagi diajukan kembali ke pihak Pemerintah, bila Muna duluan Mekar itu hal yang wajar karena Muna lebih awal mengajukan usul pemekaran.Pada kesempatan ini dia meminta dukungan serta doa dari massyarakat Buton Raya, kerena bila terjadi pemekaran bisa berimbas pada peningkatkan pembangunan dan taraf ekonomi masyarakat, sebagaimana Pemekaran Buton, melahirkan Kabupaten Wakatobi, Bombana , dan Kota Baubau.(rin/cr2)

Pemilih Manula tak Paham Istilah Centang; Jumlahnya 75 Persen di Buton

2009-05-28T11:19:00.000-07:00

Radar Buton, Jumat, 20 Feb 2009, | 11

BAUBAU-KPU Buton bekerja sama dengan Himpunan Mahasiswa (HIMA) Gulamasta Makassar dan LBH Baubau, mengadakan sosialisasi Pemilu di Kelurahan Nepanepa Kecamatan Lakudo, Rabu (18/2). Para pesertanya didominasi pemilih manula. Dari 100 perserta yang hadir, sekitar 75 persen pemilih belum memahami cara memberikan suara.

"Dari 75 persen pemilih yang tidak mengerti itu, 65 persen diantaranya didominasi dari kalangan perempuan berusia 50 tahun, dan sisanya pemilih laki-kali dengan usia yang sama," ujar Anggota KPU Buton La Ode Endang.

Dia mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang mekanisme pelaksanaan Pemilu, dan tata cara mencontreng.

Ditambahkan, diantara peserta ada yang tidak mengetahui tulis menulis, membaca, dan berbahasa Indonesia sehingga dibutuhkan penterjemah bahasa daerah. Kata dia, sosialisasi tersebut juga menggunakan beberapa alat peraga seperti, contoh surat suara dan alat mencontreng.

Dijelaskan, alat bantu tersebut untuk memudahkan peserta ketika berada dibilik suara, “Saya kira apa yang dilakukan hari ini sangat membantu mereka, buktinya setelah sosialisasi mereka sudah mulai memahaminya. Kegiatan ini terus kami lakukan, paling tidak masyarakat sudah memahami mekanisme Pemilu,” paparnya.

Sementara itu, LBH dan HIMA Gulamasta lebih memfokuskan pada pendekatan pendidikan politik kepada masyarakat, salah satunya memberikan pemahaman tentang calon yang tepat, serta kriteria-kriteria memilih calon, mengingat pesta demokrasi tersebut hanya lima tahun sekali.(cr2/ard)

OTONOMI DAN DIKOTOMI; SUATU TINJAUAN ONTOLOGIS

2009-05-28T10:09:00.000-07:00

Oleh; Rinto Agus

Berangkat dari undang-undang No.22/1999 dilanjutkan dalam PP No.25/2000 atas pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh yang diletakan pada daerah kebupaten/kota, sedang daerah propinsi merupakan otonomi terbatas. Kewenangan dan urusan pemerintahan diserahkan ketingkat pemerintahannya khususnya ditingkat kabupaten/kota. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 4 UU No.22/1999 ayat 1 bahwa dalam rangka desentralisasi dibentuk dan disusun daerah propinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang berwewenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa berdasarkan aspirasi masyarakat. Dalam undang-undang No.32/2004 otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem NKRI. Dengan demikian pada hakekatnya otonomi daerah bertujuan atas dasar hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom.

Sejak melensernya masa kepemimpinan orde baru dan bergulirnya kepemimpinan reformasi, wacana otonomi daerah menjadi issue sentral yang banyak perbincangkan diberbagai kalangan maupun instansi seperti kalangan birokrasi pemerintahan, kalangan akademisi, kalangan NGO bahkan masyarakat awam sekalipun. Semua pihak berbicara sesuai dengan perspektif dan pemahamannya masing-masing. Seakan issue otonomi daerah tersebut merupakan hal yang baru bagi bangsa Indonesia. Padahal Sejak kita disekolahkan dibangku SD (sebelum digulingkannya era orde baru), demokrasi menjadi suguhan bagi para pengajar (guru) dalam bidang pendidikan pancasila dan kewarganegaraan. Untuk selalu memperkenalkan akan arti demokrasi yang bertujuan memberikan pengetahuan tentang fungsi dan struktur pemerintahan dalam sebuah ketatanegaraan. Masyarakat merupakan penguasa tertinggi dalam menentukan kebijakan, kekuasaan serta kewenangan dalam pemerintahan suatu bangsa dengan tujuan kesejahteaan bersama. Dan legislative, eksekutif dan yudikatif (pemerintah) menjadi sebuah perangkat pemerintahan yang bertujuan untuk mengendalikan, mengelolah dan melaksanakan segala amanah rakyat untuk kesejahteraan bangsa dan Negara.

Pada dasarnya otonomi daerah bukanlah merupakan hal yang baru bagi bangsa Indonesia, karena konsep otonomi daerah telah ada semenjak berdirinya Negara kesatuan republik Indonesia. Keberadaan sistem otonomi daerah di Indonesia dapat dibuktikan dengan kerangka konstitusi NKRI. Dalam undang-undang 1945 terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan yaitu nilai dasar unitarisasi dan nilai dasar desentralisasi. Nilai dasar unitarisasi adalah sebuah nilai pemerintahan dalam suatu kesatuan dengan diperkuat dalam sila ketiga persatuan dan kesatuan, dimana dalam sebuah Negara tidak memiliki kesatuan Negara lain yang bersifat Negara. Dan nilai dasar desentralisasi dengan sebuah perwujudan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam masing-masing daerah otonom dengan mendapatkan penyerahan sebagai otonomi daerah. Dalam Penyelenggaraan desentralisasi menurut persebaran urusan pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom. Urusan pemerintah hanyalah merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kopentensi pemerintahan dan tidak mencakup urusan yang menjadi kopentensi lembaga Negara yang berwewenang mengawasi keuangan Negara walaupun DPRD diberi wewenang untuk mengatur urusan daerah bersama kepala daerah.

Sekalipun demikian pelaksanaan politik desentralisasi dan otonomi daerah dalam waktu 10 tahun terahir ini, tidak memberikah hasil yang maksimal bahkan sebahagian besar gagal memenuhi janji awalnya. Robinson dan hadiz (2003) menyimpulkan bahwa desentralisasi telah menjadi lahan kekuasaan baru bagi praktek-praktek politik kotor dan premanisme politik. Suatu hal yang perlu dikhawatirkan bagi sistem otonomi daerah tersebut berangakat dari sistem pemerintahan sebelumnya. Jangan-jangan otonomi daerah hanya menjadi anak tangga untuk turun melakukan dikotomi dalam proses perluasan kekuasaan dan cara baru untuk mendapatkan kontong-kantong politik baru. Kalau pada masa pemerintahan orde baru sistem diktatorisme manjadi bekal dengan memperalat militer untuk melakukan proses premanisasi politik dan sekarang dengan otonomi daerah pemerintah melakukan perluasan jaringan untuk mempertahankan kekuasaan. Dengan alasan menyelesaikan persoalan yang diwariskan oleh pemerintah sebelumnya dengan menerapkan sebuah sistem yang merupakan hasil dikotomi dari sistem pemerintahan sekarang namun justru yang perlu dikhawatirkan.
Dalam pola penempatan kebijakan pusat kepada daerah dalam mengatasi berbagai kemelut dan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat yang belakangan ini justru semakin terpuruk. Diberbagai daerah sebagaimana diargumentasikan oleh Paradjna.R. (2002) bahwa mereka telah mengorganisir ekonomi politiknya melampaui regulasi-regulasi formal dan dengan memanfaatkan berbagai kelemahan aturan untuk meningkatkan kekuasaannya. Dalam berbagai amatan menunjukan bahwa pola kebijakan itu selama ini justru kehidupan masyarkat lokal jatuh semakin tertindas serta dijerumuskannya kejurang kehancuran lebih mendalam, seperti meningkatkan kemiskinan, busung lapar, kematian massal anak balita dan ibu melahirkan serta berbagai masalah lainnya.

Beberapa contoh kebobrokan dan kegagalan dari penerapan otonomi daerah seperti dibeberapa kabupaten di Sulawesi Tenggara. Sebelumnya pada masa pemerintahan orde baru di Kabupaten Muna dikategorikan sebagai penghasil kayu jati terbesar di Indonesia, di kabupaten Buton telah dikenalnya sebagai penghasil Aspal ketiga di dunia, namun sekarang jangankan mengenal mendengar-pun tidak, lalu kemana semuanya? Jalan-jalan dibeberapa daerah dikabupaten buton tidak lagi selayaknya menjadi jalan umum namun lebih cocoknya disebut jalanan kehutan. Yang lebih tidak masuk akalnya lagi jalan menuju Ibukota kabupaten Buton yang sebelumnya pula dikenal sebagai daerah penghasil aspal sungguh dan sungguh menyedihkan. Kalau memang itu hanya dijadikan sebagai cerita lama biarlah alam dan hukum alamiah yang menghakiminya mudah mudahan kelau Tuhan masih ada, Tuhan akan membalasnya. Kini hukum yang dibuat pemerintah tidak lagi diindahkan sekan dibuat untuk dia semuanya miliknya dan hukum ini juga dimodel sedemikian indah untuk mendeskritkan masyarakat seakan bumi Buton ini diciptakan untuknya dan semuanya hanyalah sebatas sarana dan alat untuk mendapatkan kebahagiaannya.
Mari kita tinggalkan masa lalu menyongsong masa depan kita dengan menyaksikan dan memfokuskan perhatian kita dikenerja pemerintahan ini yang berlandaskan kepada otonomi daerah meskipun itu setelah beberapa periode ini kita menyaksikan pemerintah daerah yang ternyatah tidak kalah kejinya pula dengan secara bebas memperlakukan kita (masyarakat awam) atas landasan kekuasan dikembalikan pada daerah. Kebijakan dalam kekuasan yang di monopoli oleh penguasa setempat, Seperti belakangan ini diberbagai daerah di Indonesia tidak terkhusus kabupaten Buton dan Muna telah melakukan perekrutan pegawai negeri sipil. Satu hal yang sangat menyedihkan bagi kita sebagai masyarakat biasa, dengan sewenang-wenang dipermainkannya.

Dalam pedaftaran Pegawai Negeri sipil (PNS) (Desember 2008 yang lalu) tersebut, dikabupaten Buton sikap diskriminatif dan berbuat semena-mena (melebihi penguasa sebelumnya) dengan tidak secara langsung dilakukan oleh pemerintah daerah, namun dengan melalui beberapa oknum melakukan pengurasan dan pemerasan terhadap masyarakat miskin seperti memintai uang sebanyak lebeh kurang 35 jutaan untuk pegawai kantoran seperti kesehatan yang sering pada orang lain dan tidak tertinggal pada teman saya. Juga 25 jutaan untuk pegawai pengajar seperti guru SD hal ini terjadi pada keluarga masyarakat awam dan itupun juga masih dipersandingkan dengan mencari siapa dan siapa yang lebih banyak taruhannya (seakan menjual dan instransi pemerintahan ini milik bapak dan kakeknya) maka dia yang akan diloloskan. Mereka dimintai uang dengan sebesar itu, Namun bagi orang yang memiliki hubungan kekuasaan atau dengan ikatan keorganisasian atau partai (kelompok) dengan pemerintah setempat maka serta-merta dengan mudahnya mendapatkan legalitas kepegawaian dengan jaminan tetap memilihnya, mendukung mendewakan dia atau apalah alasannya, Dari beberapa kasus ini yang hampir sama dan bahkan lebih keji dan kejamnya, menurut saya tidak terlepas dari kebebasan penguasa daerah dengan mengatas namakan otonomi daerah.

Yang menjadi pertanyaan mendasar untuk patut dicurigai dengan issue otomomi daerah adalah ada apa dengan otonomi daerah? Sekejam itukah otonomi daerah?.
Kalau kita melihat tujuan utama dari Undang-Undang Dasar 45, seperti yang dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah adalah untuk mempersatukan Negara kesatuan republik Indonesia dengan memberikan kebebasan semua rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan Negara. Maka secara tidak langsung Otonomi daerah bertujuan untuk mengikutsertakan, menyalurkan inspirasi dan aspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah sendiri maupun dengan mendukung kepentingan politik dan kebijakan nasional dalam rangka pengembangan proses dan mekanisme demokrasi di lapisan bawah. Otonomi juga berfungsi sebagai proses peningkatan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah terutama dalam memberikan pelayanan pablik dengan proses memperluas jenis-jenis pelayanan dalam berbagai bidang kebutuhan masyarakat. Serta juga bermanfaat untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat sehingga mereka semakin mandiri tidak lagi tergantung pada pemberian pemerintah serta memiliki daya saing yang kuat dalam proses pertumbuhannya dan yang terakhir melancarkan program pembangunan guna tercapainya kesejateraan rakyat yang semakin meningkat. Kalau sekejap kita melihat makna dari otonomi daerah tersebut, Maka dengan landasan tersebut, otonomi daerah dalam hal ini desentralisasi bertujuan baik. Lalu siapa dan mengapa terjadi sesuatu yang berbanding terbalik ketika dalam proses pengaplikasiannya khususnya dikabupaten Buton ?????????

Buton Tengah dan Tantangan Proses Pemekaran

2009-05-28T09:55:00.001-07:00

Oleh : Amien Sagapulu

Ketua Umum Hima Gulamasta Makassar

Seiring diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 tampak nuansa kebebasan dan kebersamaan semakin berimplikasi pada proses perpolitikan di negeri ini khususnya di tingkat daerah. Desentralisasi dan demokrasi yang dimaksimalkan melalui undang-undang akhirnya menghasilkan kosenkuensi-kasenkuensi perpolitikan secara nasional.

Otonomi Daerah merupakan salah satu bentuk konsekuensi desentralisasi kedaerahan yang memiliki korelasi antara pemerintahan pusat dan daerah dalam pembangunan Negara Kesatuan Republik Indoensia (NKRI) khususnya pemerintahan daerah. Otonomi daerah merupakan pemberian atau penghargaan pemerintah kepada masyarakat dengan membentuk daerah-daerah otonom serta memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sebahagian urusan pemerintahan yang telah menjadi urusan rumah tangga daerah.

Kebijakan otonomi daerah dalam rangka prespektif pendayagunaan aparatur Negara pada hakekatnya adalah memberikan kesempatan yang luas kepada daerah otonom untuk membangun birokrasi pemerintahannya yang sesuai dengan kebutuhan nyata daerah dan responsive tentang kepentingan masyarakat serta mengembangkan system manajemen dan akuntabilitas aparatur negara. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang, tujuan pemekaran daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat sebagai pilar utama dalam mendorong apakah suatu daerah layak dan tidak dimekarkan untuk mendapat perhatian mengenai adanya jaminan stabiltas perpolitikan dan terciptanya system pemerintahan yang efektif.

Dalam hal ini wacana dan proses pemekaran Buton Tengah dari daerah induk Kab. Buton, sesungguhnya tidak terlepas dari sebuah tujuan yang pasti sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang. Yang paling menjadi alasan fundamen pemekaran Buton Tengah adalah menyangkut rentang kendali pemerintahan. Jarak tempuh yang jauh dari Buton Tengah menuju Ibu Kota Kab. Buton dimana harus melalui jalan darat serta penyeberangan laut dan tidak bersahabatnya kondisi fisik jalan adalah hal yang mengakibatkan pelayanan publik kurang maksimal. Tentu saja, kondisi ini mengarah pada terhambatnya proses dan upaya untuk membangun suatu system dalam perwujudan masyarakat Buton Tengah yang baik. Hal ini terwujud dalam bentuk terhambatnya pembangunan di wilayah Buton Tengah baik pembangunan fisik maupun SDM.

Akan tetapi dalam prosesnya pembekaran Buton Tengah tentu saja menuntut sebuah pengkajian yang mendalam sehingga efektifitas pemekaran bisa terwujud. Cakupan wilayah Buton Tengah yaitu Kec. Gu, Kec. Lakudo, Kec. Mawasangka, Kec. Mawasangka Timur, Kec. Mawasangka Tengah, Kec. Sangia Wambulu dan Kec. Talaga yang disingkat GULAMASTA, tentu saja perlu ditinjau menyangkut semua aspek dan indikator kelayakan sebuah daerah untuk dimekarkan sebagaimana termuat dalam PP No. 78 Tahun 2007.

Selain itu perhatian dan dukungan seluruh stakeholder perlu dilakukan demi tercapainya sebuah hasil yang baik. Pertimbangan dan analisa pemekaran Buton Tengah dari berbagai perspektif menjadi sebuah keniscayaan. Sehingga selain efektifitas yang terjamin, juga mampu untuk menghilangkan bias-bias negative dari sebuah pemekaran seperti tidak berkembangnya daerah hasil pemekaran atau tidak tercapainya sasaran yang diharapkan.

DISKUSI OTONOMI DAERAH PEMEKARAN BUTON TENGAH yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei di gedung PGI – Makassar yang diadakan oleh HIMPUNAN PELAJAR MAHASISWA GULAMASTA (HIMA GULAMASTA) MAKASSAR telah menjadi sebuah instrument dalam memberikan dukungan terhadap pemekaran GULAMASTA (BUTON TENGAH) dan menciptakan sebuah rekomendasi kepada pihak terkait berdasarkan proyeksi dan telaah yang dilakukan.

Pemekaran Gulamasta pada kenyataannya sudah melalui proses sebagaimana mestinya. Akan tetapi terjadi sebuah riak tentang transaparasi proses yang dimaksud. Tertutupnya pemerintah kabupaten induk dalam proses pengurusan pemekaran GULAMASTA menjadi sebuah kendala yang mengakibatkan proses tersebut menjadi susah diprediksi. Sehingga muncul asumsi di masyarakat tentang proses ini yang hanya sekedar menjadi komoditas elit politik untuk kepentingan pragmatis, tentunya Pemilu 2009.

Selain proses yang menyangkut syarat administrasi, problem kajian tehnis dan fisik kewilayahan menjadi penting untuk dipertanyakan. Dalam hal ini pemerintah dinilai tidak objektif dan rasional dalam melakukannya. Adanya Tim kajian yang dibentuk pemerintah daerah induk dinilai hanya sebagai kamusflase yang dalam kenyataannya tidak pernah sedikitpun melakukan kajian.
Hal ini membawa pada sebuah kekahwatiran tentang gagal dan tidak tercapainya tujuan pemekaran dan bias negative yang berwujud konflik horizontal. Sehingga dalam kesempatan diskusi para pembicara dalam berbagai perspektif telah melakukan telaah kondisi riil dan proyeksi pemekaran Buton Tengah dalam beberapa perspektif. Juga dalam kesempatan silaturahim, muncul aspirasi tentang transparansi oleh pemerintah kabupaten induk serta pencarian upaya solutif terhadap bias negative dan konflik horizontal yang dimungkinkan terjadi. Klimaksnya, telah tercipta suatu konsesus DUKUNGAN TERHADAP PERCEPATAN PEMEKARAN GULAMASTA (BUTON TENGAH). Serta dalam paparan para pembicara yang dihadirkan yaitu : DR. Ruslin Hadanu, M.Si-Dosen UNPATI, DR. Armin Arsyad, M.Si- Pakar Otonomi Daerah UNHAS, DR. Ir. Sombangan Baja, M.Phil-Guru Besar UNHAS Sistem Informasi Sumberdaya, dan, Drs. Lahibu Tuwu, M.Si-Kepala Bappeda Kab. Buton, telah dihasilkan beberapa kesimpulan dan rekomendasi terhadap pihak terkait pengambil kebijakan pemekaran yaitu:

Pertama, hasil Kajian dalam aspek teknis yang meliputi faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, kemanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, Buton Tengah layak untuk mekar menjadi Kabupaten. Termasuk dalam aspek syarat fisik kewilayahan, Buton tengah telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dalam PP 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Dalam penentuan lokasi calon ibukota, tentu saja mengacu pada efektifitas dan maksimalitas hasil pemekaran dengan mempertimbangkan aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksebilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya (Pasal 12, PP 78 Tahun 2007).

Kedua, sebagaimana diungkapkan Drs. Lahibu Tuwu, M.Si, proses perjuangan dan pengurusan pemekaran Buton Tengah sedang berjalan dan sedemikian mungkin perdebatan—siapa yang berkepentingan di balik ini—dapat dihindari. Karena proses perjuangan dan pengurusan pemekaran tersebut tidak pernah lepas dari kepentingan masyarakat Buton Tengah itu sendiri.
Ketiga, karakter Wilayah Buton Tengah dengan jumlah luas wilayah daratan 954,31 km2 (95.431 ha), Wilayah perairan laut ± 7.000 km2 (700.000 ha), Laut terbuka (Bagian Dari Teluk Bone), Banyak Teluk Kecil dimana Biota Laut Melimpah, Produksi perikanan laut 41.915 ton/tahun (35% prod Kab Buton), Produksi rumput laut 14.000 ton (10% prod Kab. Buton), Garis pantai sangat panjang, Moda Transportasi laut, Budaya kemaritiman penduduk Gulamasta, sangat mendukung proses Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah yang baik.

Keempat, untuk mencapai maksimalnya pengelolaan dan pembangunan daerah pasca pemekaran, maka strateginya adalah bagaimana pengelolaan dan pembangunan daerah tersebut harus dilakukan dari sekarang melalui proses yang transparan dan melibatkan berbagai elemen serta tetap memperhatikan potensi dan kearifan lokal.

Apa yang diharapkan termasuk dari kegiatan ini sebagai bagian dari bentuk aspirasi dan dukungan adalah agar setiap stakeholder dapat saling bahu membahu dalam mengawal proses pemekaran Buton Tengah. Agar pemekaran itu sendiri tidak hanya bertumpu pada gairah elit local yang mendapat dukungan dari orang daerah yang berpengaruh di Jakarta dimana pemekaran itu berarti terciptanya jabatan public baru di daerah. Kemudian kedepan, hasil pemekaran tidak berdampak pada penurunan tingkat kesejahteraan dan hanya membebani APBN sebagaimana banyak daerah hasil pemekaran di Indonesia. Dengan belajar dari berbagai kegagalan yang muncul pada daerah hasil pemekaran, strategi yang paling penting bagi pemekaran daerah adalah mengubah paradigma pemekaran sebagai sarana keserakahan untuk memupuk kekuasaan menjadi sarana untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dan berkesejahteraan.

PEMEKARAN BUTON SAMPAI TAHAP HARMONISASI

2009-05-28T09:39:00.000-07:00

Tanggal: 05 Feb 2009

Ketua Komisi II DPR RI E.E. Mangindaan (F-PD) mengatakan, RUU Usul Inisiatif DPR RI tentang Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Selatan dan Provinsi Buton Raya saat ini sedang dilakukan harmonisasi dan pembulatan oleh Badan Legislasi DPR RI.

Untuk itu diupayakan agar pemekaran Buton ini dapat segera disampaikan pada Rapat Paripurna dan selanjutnya disampaikan kepada Presiden, setelah itu baru dapat dibahas di Komisi II.

Demikian disampaikan Mangindaan saat menerima Bupati Buton, dan DPRD Provinsi maupun Kabupaten, Kamis (5/2) dalam rangka menanyakan sejauh mana perkembangan pemekaran Buton yang telah diajukan sebelumnya.

Usulan pembentukan Kabupaten Buton Tengah, Buton Selatan dan Provinsi Buton Raya ini sudah masuk ke sekretariat Komisi II DPR RI pada Juni tahun lalu. RUU usul inisiatif DPR ini diajukan oleh pengusul kepada Pimpinan DPR RI pada 14 Juli 2008 dan ditandatangani 41 orang anggota DPR RI.

Mangindaan mengingatkan agar Buton menyelesaikan segala persyaratan yang harus dipenuhi bagi sebuah daerah yang dimekarkan. Persyaratan itu tidak hanya persyaratan administrasi, namun juga persyaratan internal yang harus diselesaikan terlebih dulu.

Perlu diingat, kata Mangindaan, tujuan pemekaran adalah untuk mempercepat akselerasi pembangunan, memperpendek rentang kendali, mendekatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat daerah tersebut dapat terwujud. “Jadi kesejahteraan yang harus diutamakan bukan kekuasaan yang dipentingkan,” katanya. Karena ada kejadian tujuan pemekaran itu bukan untuk mensejahterakan rakyat, tapi untuk mensejahterakan diri sendiri.

Dia menambahkan, selama ini banyak kejadian yang dialami Komisi II saat membahas pemekaran wilayah. Dikatakan tidak ada masalah, tapi ternyata setelah RUU itu dibahas ada yang tidak menyetujui sehingga terjadi baku hantam. Kejadian ini tentunya tidak kita inginkan, karenanya masalah internal hendaknya diselesaikan terlebih dulu sebelum RUU itu dibahas.

Dalam hal ini, Komisi II mengupayakan agar dapat segera dibawa pada Rapat Paripurna sebelum berakhirnya masa sidang sekarang. Namun pembahasan RUU ini kemungkinan besar baru dapat dilaksanakan setelah Pemilu 2009.

Anggota dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Eddy Mihati menambahkan, pada prinsipnya Komisi II tetap memproses pengajuan tersebut dengan berbagai tahapan-tahapan yang harus dilalui.
Menurutnya, peristiwa di Sumatera Utara yang menyebabkan kematian Ketua DPRD Sumut merupakan peristiwa yang sangat menyedihkan, dan dia berharap peristiwa ini tidak terjadi di wilayah lain khususnya di Buton.

Eddy berharap, perjuangan-perjuangan masyarakat bagi sebuah wilayah yang ingin dimekarkan hendaknya tidak dilakukan dengan cara kekerasan dan anarkis. Untuk itu dia minta kepada jajaran Pemerintah Buton untuk menjaga situasi Buton tetap kondusif dan aman.

Sementara Jazuli Juwaeni dari Fraksi PKS mengatakan, selama persyaratan-persyaratan itu telah dipenuhi sesuai dengan PP Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, tidak ada satu orang pun yang berhak menghalangi pemekaran sebuah wilayah. Dalam hal ini, Komisi II akan selalu menyalurkan aspirasi yang disampaikan masyarakat. (tt)

Kekuatan “Batata” untuk Provinsi Buton Raya

2009-05-28T09:37:00.001-07:00

Provinsi Buton Raya didorong untuk mengembalikan peradaban Kesultanan Buton. Syarat administrasi pembentukannya sudah selesai, kini giliran masyarakat menggerakkan kekuatan doa untuk mewujudkan daerah otonom baru tersebut.

Laporan: M Djufri Rachim, Baubau

Sabtu (15/11) siang sinar matahari di Desa Burangasi Rumbia, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton cukup panas. Suhu udara sekitar 32 derajat celcius. Namun tidak menyurutkan semangat ratusan masyarakat desa setempat berbondong-bondong menuju lapangan terbuka guna mengikuti acara Batata Burangasi yang dirangkai dengan acara zikir dan doa bersama menuju pembentukan Provinsi Buton Raya.
“Batata” merupakan tradisi masyarakat Buton untuk memohon sesuatu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Khusus di daerah ini disebut “Batata Burangasi” dimana acara ritual dilakukan oleh tujuh orang “parabela” (orang tua adat) berpakaian khas kesultanan Buton. Bacaan-bacaan ritual disampaikan dalam bahasa lokal (Cia-cia).
Menurut pimpinan ritual, Parabela La Uo, “Batata” mempunyai tiga maksud, yakni: Pertama, mendoakan agar semua orang di muka bumi ini dapat berbuat baik, sportif dan jujur. Kedua, mengandung sumpah, sehingga bagi yang melanggar akan mendapatkan ganjaran, misalnya tertimpa musibah. Ketiga, mememohonkan agar semua manusia mendapatkan rejeki dan kedamaian hidup yang baik.
Selain tiga maksud tersebut, pada acara “Batata” hari itu secara spesifik memohonkan pula percepatan pembentukan Provinsi Buton Raya dan dua kabupaten penunjangnya, yakni Kabupaten Buton Selatan dan Buton Tengah. Selain “Batata”, untuk maksud yang sama, masyarakat juga melakukan zikir dan doa bersama.
Acara tersebut dihadiri tokoh masyarakat Buton Papua Barat, La Masikamba. Pada beberapa kali pertemuan pembentukan provinsi Buton Raya, La Masikamba senantiasa aktif. Sebelumnya, ia juga terlihat pada pertemuan akbar kepala daerah di wilayah Buton Raya yang berlangsung di Kantor Walikota Bau-Bau Palagimata, awal Mei lalu. Pertemuan tersebut dihadiri Walikota Baubau MZ. Amirul Tamim, Bupati Buton LM Sjafei Kahar, Bupati Wakatobi Hugua, dan Bupati Buton Utara (Butur) yang diwakili Sekretaris Daerah La Ode Hasirun. telah sepakat untuk membentuk sebuah provinsi yang dinamakan Buton Raya.
Menurut La Masikamba persyaratan administrasi pembentukan Provinsi Buton Raya telah terpenuhi, kini waktunya seluruh masyarakat menyeruhkan doa melalui masjid, musholah, surau, dan langgar. Doa massal dimulai dari Desa Burangasi Rumbia akan disusul tempat-tempat lain di seluruh wilayah Buton Raya (Kabupaten Buton, Wakatobi, Buton Utara, Kota Baubau) dan oleh masyarakat Buton yang ada di rantau.
Desa Burangasi dipilih sebagai tempat demo spiritual pertama untuk mewujudkan Provinsi Buton Raya karena masyarakat setempat meyakini daerah tersebut sebagai tempat pertama kali Syeikh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman al-Fathani menginjakkan kaki di tanah Buton untuk menyebarkan agama Islam. “Setelah 40 hari berada di Burangasi, Syeikh Abdul Wahid dipanggil oleh Sultan Buton. Di situlah dimulainya menyebaran agama Islam melalui kesultanan,” kata M Yasin Welson, salah seorang tokoh agama di Burangasi kepada Kendari Pos.
Menurut Yasin, Syeikh Abdul Wahid pertama kali mendarat di Rampea, pesisir Burangasi, kemudian tinggal di Bente (Benteng, Red) Duria dan melakukan salat di atas Batupuaro. Benteng dan Batupuaro tersebut hingga kini masih ada. Sedangkan sisa peninggalan Syeikh yang lain berupa ajaran “Kawalimboba” yakni ajaran agama Islam berupa penghayatan Alquran yang disebarkan secara lisan ---dari mulut ke mulut.
Seruan untuk memanjatkan doa untuk percepatan terbentuknya provinsi Buton Raya juga disampaikan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Yaudu Salam Ajo. “Kekuatan doa tidak bisa dikalahkan oleh kekuatan apa pun.” Karena itu, ia juga berharap agar istiqosah dapat dilakukan di daerah lain seperti Wakatobi, dan lain-lain, termasuk di perantauan orang-orang Buton.
Masyarakat Buton memang sejak lama banyak yang merantau. Hampir seluruh pelosok nusantara ada orang Buton, namun kebanyakan mereka berada di wilayah Timur Indonesia, seperti Maluku dan Irian. Mereka bekerja di sektor swasta, tentu ada pula yang PNS dan TNI/Polri. Ketika merantau mereka menggunakan perahu berukuran kecil yang hanya dapat menampung lima orang, hingga perahu besar yang dapat memuat barang sekitar 150 ton.
Masyarakat Buton perantau pun menyambut baik pembentukan Provinsi Buton Raya. Masyarakat Buton dan Muna di Sorong, Papua Barat, yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Sulawesi Tenggara belum lama ini mengadakan seminar nasional yang mengusung tema "Pemikiran Perantau Asal Buton dan Muna untuk Mewujudkan Provinsi Buton Raya.”
Ketua Panitia Pelaksana, Nasir La Apa, menjelaskan seminar nasional tersebut dilatarbelakangi adanya wacana dan aspirasi yang berkembang di masyarakat, tentang keinginan bagi pemekaran Provinsi Sultra menjadi dua provinsi yakni Provinsi Buton Raya dan provinsi induk itu sendiri.
Seminar tersebut bertujuan untuk mengumpulkan respon dan aspirasi masyarakat di tanah Papua dan Maluku terhadap pembentukan Provinsi Buton Raya, serta merumuskan hasil seminar dan rekomendasinya menjadi dokumen yang merangkum wujud aspirasi dan tanggapan masyarakat Buton dan Muna perantauan untuk kemudian diserahkan pada pihak yang berkompoten seperti, DPR RI, DPD-RI, DPRD Sultra dan DPRD kabupaten/kota, serta pemerintah pusat dan daerah.
Alhasil, semua pihak kini telah setuju soal pembentukan Provinsi Buton Raya. Puluhan anggota DPR dan DPD di Jakarta telah menyatakan dukungannya. "Yang mendukung pembentukan provinsi Buton Raya itu bukan hanya dari kami sebagai anggota DPR-RI maupun DPD-RI, tetapi ada beberapa anggota DPR-RI asal Sultra yang berada di provinsi lain seperti dari Maluku Utara, Ambon, dan Papua juga ikut mendukung," kata anggota DPR RI Laode Djeni Hasmar.
Sebetulnya, menurut Djeni Hasmar, keinginan masyarakat di kepulauan untuk membentuk satu provinsi baru sudah lama diwacanakan, yakni sejak Gubernur Sultra yang keenam, Drs H La Ode Kaimoeddin. Pada waktu itu, wacana pembentukan Provinsi Buton Raya ditangani oleh Tim Sembilan yang di dalamnya terdapat beberapa tokoh seperti Prof Dr La Ode Abdul Rauf, MSc (Muna), Drs H Husni Zakaria (Buton Utara) dan beberapa tokoh agama dan pemuda lainnya di kabupaten Bombana dan Wakatobi. Hanya saja, wacana pembentukan provinsi Buton Raya pada waktu itu tidak berjalan efektif karena persoalan jumlah kabupaten yang belum mencukupi persyaratan. Namun kini masalah itu hampir teratasi dengan penggagasan dua kabupaten baru, sebagai pemekaran kabupaten Buton.
Komponen pendukung di daerah pun demikian sepakat. DPRD Sultra melalui rapat paripurna tanggal 6 Agustus 2008 telah menyetujui pemekaran Buton Raya menjadi suatu daerah otonom baru, terpisah dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kadir Ole dan dihadiri Gubernur Sultra Nur Alam telah membuat keputusan bersama yang dibacakan oleh anggota DPRD Sultra asal Wakatobi, Ryha Madi. Keputusan DPRD Nomor 06 tahun 2008 tersebut menjadikan cakupan enam kabupaten dan kota untuk Provinsi Buton Raya, yaitu: Kabupaten Buton, Kota Bau-Bau, Wakatobi , Buton Utara , calon Kabupaten Tengah dan Calon Kabupaten Buton Selatan dan menetapkan pula Kota Bau-Bau sebagai calon tunggal ibu kota Provinsi Buton Raya.
Gubernur Sultra Nur Alam saat memberikan sambutan dalam rapat paripurna DPRD tersebut mengatakan wilayah Buton Raya yang terdiri dari kepulauan sangat layak untuk menjadi provinsi baru. Selain memiliki potensi sumber daya alam yang cukup melimpah, terutama potensi sumber daya kelautan, wilayah itu juga didukung sarana dan prasarana dasar yang cukup memadai. “Dilihat dari potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki, wilayah Buton Raya sangat layak menjadi provinsi baru. Selain untuk mengoptimalkan pemanfaatan berbagai potensi yang dimiliki, pemekaran itu juga untuk mendekatkan rentang kendali pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Karena itu, saya menyetujui pembentukan provinsi baru ini,” ujar Nur Alam.
Karena semua perangkat pemerintah telah mendukung pembentukan Provinsi Buton Raya maka masyarakatnya kini berjuang dalam bentuk doa. Mereka sangat berharap agar provinsi ini terbentuk dalam waktu cepat. Apalagi kontek pemekaran tersebut dianggap seiring dengan sejarah yang panjang dan menjadi bagian dari sejarah nusantara dengan dijadikannya Baubau sebagai pusat kesultanan Buton di masa lalu.
Ketua DPRD Kabupaten Buton, Umar Samiun, dalam acara Batata Burangasi yang dirangkai dengan acara zikir dan doa bersama itu mengurai panjang lebar sejarah kesultanan Buton, mulai dari awal terbentuknya hingga dipolitisirnya pemindahan ibukota provinsi Sultra, dari Baubau ke Kendari, ketika pertama pisah dari Provinsi Sulawesi Selatan-Tenggara. “Karena itu pembentukan Provinsi Buton Raya berarti mengembalikan peradaban/kejayaan Kesultanan Buton,” kata Umar.

Kesultanan Buton sebagai Sumber Inspirasi dan Referensi
Buton memiliki sejarah yang bisa memberikan historis akan sebuah wilayah geografis yang pernah terintegrasikan dalam bentuk kesultanan. Kini para elite politik dan tokoh masyarakat setempat mendorong kembalinya kejayaan peradaban itu dalam wujud provinsi Buton Raya.
Bergulirnya keinginan membentuk sebuah daerah otonom (belakangan disepakati bernama Provinsi Buton Raya) sudah sejak lama, namun baru muncul dipermukaan bersamaan dengan euforia reformasi pasca lengsernya presiden Soeharto (1998).
Menurut anggota DPR RI Laode Djeni Hasmar keinginan masyarakat di kepulauan untuk membentuk satu provinsi baru diwacanakan sejak Gubernur Sultra yang keenam, Drs H La Ode Kaimoeddin, namun pembentukan provinsi Buton Raya pada waktu itu tidak berjalan efektif karena persoalan jumlah kabupaten yang belum mencukupi persyaratan.
Aturan pemekaran sebuah provinsi baru mensyaratkan minimal terdapat lima kabupaten/kota yang ada di dalamnya. Kabupaten Buton sendiri sudah memecah diri membentuk dua kabupaten baru, yakni Wakatobi dan Bombana, shingga bila dihitung-hitung sudah mencukupi untuk membentuk provinsi di wilayah kepulauan Sultra, yakni Kabupaten Buton, Wakatobi, Bombana, Buton Utara, Muna, dan Kota Baubau.
Sebelum pemekaran, Buton merupakan kabupaten yang wilayahnya meliputi sebagian Pulau Buton, sebagian Pulau Muna, Kepulauan Tukang Besi (Wakatobi), Pulau Kabaena, dan sebagian jazirah Sulawesi Tenggara. Pada saat itu ibukota kabupaten berada di Baubau yang berstatus Kota Administratif (Kotif). Pada tahun 2001, Baubau mekar dan meningkat statusnya menjadi kota. Pada tahun 2003 Wakatobi dan Bombana berdiri sebagai kabupaten sendiri. Meskipun Buton mengalami penyempitan wilayah, sejak tahun 2003 terjadi pemekaran kecamatan secara drastis sehingga saat ini kembali memiliki 21 kecamatan, sebagaimana jumlah kecamatan sebelum adanya pemekaran.
Belakangan, Kabupaten Bombana diketahui enggan bergabung ke Buton Raya. Demikian pula dengan Kabupaten Muna. Pada pertemuan seluruh kepala daerah wilayah kepulauan di Baubau pada bulan Mei 2008, Kabupaten Muna mengirimkan utusannya, yakni asisten satu, La Muda Ronga, namun menyatakan masih ragu-ragu untuk bergabung dengan Provinsi Buton Raya karena harus ada pembicaraan terlebih dahulu diantara kepala daerah.
Sedangkan Kabupaten Bombana melalui DPRD-nya memutuskan untuk tidak bergabung dengan Provinsi Buton Raya. Namun demikian, melalui Sekda Bombana Idrus Effendi Kube dalam acara “Dialog Strategis Pembangunan Daerah Melalui Pembentukan Daaerah Otonom Baru,” di Baubau, 14 September 2008 mengatakan pihaknya hanya bisa memberikan dukungan moral. Hal itu, katanya, bisa dilihat dengan hadirnya 10 anggota DPRD Bombana di acara dialog itu. Effendi sama sekali tidak menyinggung apakah kehadirannya bersama anggota DPRD itu, akan menyatakan bergabung dengan Buton Raya, walaupun dia mengakui bahwa dampak positif setelah daerahnya mekar dari Buton empat tahun silam.
Niat elite politik dan tokoh masyarakat di wilayah Buton Raya tidak urung dengan sikap dua kabupaten tersebut (Bombana dan Muna). Tidak ada lagi yang bisa menghalangi Buton Raya menjadi sebuah provinsi dan Kota Baubau sebagai ibukotanya. "Selaku Walikota Baubau saya mohon doa restu semua elemen masyarakat demi terwujudnya Provinsi Buton Raya," kata Wali Kota Baubau, MZ Amirul Tamim pada pertemuan kepala daerah wilayah kepulauan.
Hal senada diungkapkan Bupati Buton LM Sjafei Kahar bahwa sekarang ini sudah saatnya Provinsi Buton Raya mekar sebab menyangkut pendekatan pelayanan pemerintahan dan konsentrasi pembangunan. Pasalnya, selama ini dari segi pembangunan antara daratan dan kepulauan terjadi perbedaan. Dicontohkan mengenai persoalan jalan hotmix antara Baubau dan Pasarwajo selama Sultra berdiri tidak pernah dihotmix. Bila dibandingkan dengan daratan semua sudah diaspal hotmix. Demikian pula dengan kondisi jalan antara Buton dan Muna.
Pemerintah Kabupaten Buton pun segera mendorong pemekaran dua kabupaten baru yang sesungguhnya sudah lama direncanakan, yakni Kabupaten Buton Tengah dan Buton Selatan. Menurut anggota DPRD Sultra, Yaudu Salam Ajo, pemekaran Kabupaten Buton Tengah dan Selatan bukan tanpa alasan. Pemekaran ini sudah lama menjadi keinginan masyarakat setempat. "Aspirasi masyarakat, khususnya di dua daerah yang akan dimekarkan telah cukup lama dinantikan. Sudah sejak tiga tahun lalu,” katanya.
Potensi sumber daya alam di dua daerah tersebut cukup besar, utamanya pada sektor perikanan dan pertambangan. Sehingga jika dikembangkan, maka dua sektor sumber daya alam ini dapat memberikan kontribusi riil bagi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat Buton Tengah dan Selatan.
Dengan demikian masalah jumlah kabupaten/kota pendukung provinsi Buton Raya hampir teratasi. Kabupaten/kota yang sudah bulat untuk bergabung adalah Buton, Wakatobi, Baubau, Buton Utara, Buton Tengah, dan Buton Selatan. Menurut Ketua DPRD Buton, Umar Samiun, pemekaran dua kabupaten yang disebutkan terakhir tersebut segera terealisasi, yang kemudian disusul pembentukan Provinsi Buton Raya.
Umar Samiun dalam acara Batata Burangasi yang dirangkai dengan acara zikir dan doa bersama di Desa Burangasi Rumbia, Kecamatan Lapandewa, Sabtu (15/11), Buton dipolitisir ketika terjadi pembentukan Provinsi Sulawesi Tenggara yang pisah dari Provinsi Sulselra. Ibukota Provinsi Sultra yang seharusnya terletak di Kota Baubau, justru dipindahkan ke Kendari (ibukota sekarang).
Menurut Umar, hal itu dilakukan untuk menghambat kemajuan Buton, sebab jika ibukota provinsi di Baubau maka daerah ini akan menjadi pusat pertumbuhan kawasan Timur Indonesia, mengingat transportasi utama saat itu adalah melalui hubungan laut. Semua kapal yang melayari kawasan Timur dan Barat Indonesia akan melalui pelabuhan Baubau yang sudah lebih dahulu maju. Bahkan, kompeni (Belanda) pun menjadikan pelabuhan Baubau sebagai tempat strategi dalam berdagang rempa-rempa.
Baubau selain sebagai pusat perdagangan juga merupakan pusat sejarah dan kebudayaan. Kota Baubau merupakan pusat dari Kesultanan Buton yang mewakili wilayah kekuasaan yang meliputi Pulau Buton, Pulau Muna, Kepulauan Tukang Besi (Wakatobi), dan sebagian daratan jazirah Sulawesi (Bombana).
Karena itu, menurut peniliti senior LIPI, Dr Riwanto Tirtosudarmo, dalam buku Menyibak Kabut di Keraton Buton (2008), bagi para pemimpin dan tokoh masyarakat Buton mengembalikan kejayaan dan kewilayahan Kesultanan Buton merupakan impian lama yang merupakan ingatan kolektif yang sangat kuat dan dipelihara hingga saat ini.
Menurutnya, bekas wilayah Kesultanan Buton di masa lalu menjadi inspirasi dan referensi bagi para tokoh dan pemimpin masyarakat Buton untuk merealisasikan pembentukan Provinsi Buton Raya. (fri@journalist.com)